aturan baru
-
Bisnis
Warga Sipil Desak Pembahasan RPMK Soal Sistem Tembakau Dihentikan
JAKARTA – Aliansi rakyat sipil menuntut pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (RPMK) 2024 dihentikan oleh sebab itu terlalu memasung…
Read More » -
Bisnis
Asosiasi Lintas Industri Tolak Aturan Soal Rokok dalam PP Bidang Kesehatan
JAKARTA – Puluhan asosiasi lintas sektor menyatakan sikap penolakan berhadapan dengan berbagai kebijakan kontroversial terkait pengaturan item tembakau pada Peraturan…
Read More » -
Bisnis
Rugikan Penjual Rokok Legal, Kemasan Polos Tanpa Merek Dinilai Diskriminatif
JAKARTA – Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (RPMK) yang menggerakkan implementasi kemasan rokok polos tanpa merek serta Peraturan pemerintahan (PP)…
Read More » -
Bisnis
Serikat Pekerja Siap Turun ke Jalan Protes Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
JAKARTA – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) menyatakan siap turun ke…
Read More » -
Bisnis
Rancangan Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Rugikan Ekosistem Tembakau
JAKARTA – Rancangan regulasi anyar yang dimaksud muncul pada bentuk Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (RPMK) ditengarai sangat merugikan bagi sektor…
Read More » -
Bisnis
Soal Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Perlu Keterbukaan
JAKARTA – Sejumlah anggota legislatif bergabung ambil pernyataan terkait rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri…
Read More » -
Bisnis
DPR Soroti Aturan Rokok Polos Tanpa Merek, Minim Libatkan Bagian Terdampak
JAKARTA – Sejumlah anggota legislatif terlibat ambil ucapan terkait rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri…
Read More » -
Bisnis
Soal Aturan Turunan PP Kesehatan, DPR Soroti Minimnya Pelibatan Publik
JAKARTA – Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang barang tembakau lalu rokok elektronik menuai kontroversi juga…
Read More » -
Bisnis
Ramai-ramai Industri Tolak PP Kesehatan, Wapres Pernyataan Dalami Masukan
JAKARTA – Sejumlah asosiasi lapangan usaha lalu pedagang di dalam Indonesia secara tegas menolak Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 28 Tahun…
Read More »