Soal Iring-iringan Kendaraan Tempur ke Arah Jakarta, Hal ini Penerangan TNI AD

JAKARTA – Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Wahyu Yudhayana angkat bicara mengenai iring-iringan kendaraan tempur (ranpur) Anoa dan juga truk militer yang melintas pada jalan raya. Diketahui, tersebar luas di area medsos tayangan video tentang iring-iringan ranpur yang disebutkan dengan narasi yang digunakan berbunyi ‘Lokasi raya Bogor, Militer Merapat ke Ibu Kota, ada apa?’.
Wahyu mengungkapkan bahwa informasi yang tersebut disebarkan itu memicu opini yang mana keliru kemudian menyesatkan. Terlebih di kolom komentar, dinarasikan bahwa perpindahan ranpur dijalankan untuk pengamanan KPU, bahkan untuk melakukan kudeta. Padahal, kata Wahyu, iring-iringan ranpur yang dimaksud untuk pengamanan KTT Indonesia-Afrika Wadah di area Bali.
“Memang benar sudah dilaksanakan transformasi sembilan unit Ranpur Anoa dari Jajaran Brigif 1/PIK menuju Kolinlamil, Tanjung Priuk, waktu malam ini (25/8/2024). Pergeseran yang disebutkan pada rangka persiapan kegiatan pengamanan KTT Indonesia-Afrika Diskusi pada Bali,” ujar Wahyu untuk wartawan, Hari Senin (26/8/2024).
Wahyu menjelaskan dua forum internasional yaitu High-Level Diskusi on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan juga Indonesia-Africa Wadah (IAF) yang tersebut akan dilakukan pada 1-3 September 2024 pada Bali itu merupakan turnamen penting untuk menguatkan kolaborasi internasional di mencapai tujuan penyelenggaraan berkelanjutan.
“Kegiatan ini mengundang seribu peserta, yang mana terdiri dari kepala negara/pemerintah, kepala organisasi internasional, pejabat pemerintah setingkat menteri, bank perkembangan multilateral, swasta, organisasi warga sipil, filantropi, hingga akademisi,” katanya.
“Banyak tamu penting yang digunakan akan hadir di kegiatan tersebut, untuk itu pengamanannya juga harus maksimal, termasuk perkuatan Ranpur tadi. Jadi, tak benar kalau dikatakan itu untuk seperti yang dimaksud disampaikan di area akun tersebut,” sambungnya.
Untuk itu, Wahyu menghadirkan warga untuk bukan mudah terprovokasi oleh informasi kemudian opini liar yang dimaksud tiada bisa jadi dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Serta membiasakan untuk cek kemudian ricek ke sumber-sumber resmi yang dimaksud terkait,” katanya.






