JAKARTA – Komisi VI DPR menetapkan anggaran Kementerian Investasi/Badan Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681,88 miliar. Jumlah yang dimaksud tak mengalami kenaikan dari usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 sebesar Rp1,57 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung memohonkan Kementerian Investasi/BKPM segera menyusun detail alokasi anggaran yang mana diterima agar dapat disahkan melalui sidang paripurna pada 19 September mendatang.
“Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 Rp681.880.285. Agar segera disampaikan penyesuaian rincian anggaran per kegiatan paling lambat tanggal 12 September 2024,” kata beliau pada Raker sama-sama Kementerian Penyertaan Modal BKPM, Kamis (12/9/2024).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pada rapat menjabarkan dengan tidaklah adanya kenaikan anggaran tahun 2025 itu akan berdampak pada pencapaian target-target kerja eksekutif yang dimaksud akan terkoreksi. Misalnnya target menarik pembangunan ekonomi sebesar Rp1.905 triliun.
“Harapan kami memang sebenarnya anggaran itu bisa jadi ditingkatkan, dari Rp681 miliar, ditambah Rp800 miliar. Sehingga kedepannya target yang digunakan dicanangkan Rp1.905 triliun dapat kami capai,” ujarnya.
Lewat penurunan anggaran tersebut, Rosan menyatakan pihaknya akan melakukan review ulang menghadapi target-target yang tersebut besar juga disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang digunakan dimiliki Kementerian Investasi/BKPM.
“Memang kami akan mencoba dengan anggaran yang digunakan ada ini, kami akan mereview ulang, juga tetap saja berupaya maksimal mungkin saja mencapai program-program pemerintah. Tentu yang kami komunikasikan adalah, penyerapan tenaga kerja yang terdampak (dari penurunan anggaran),” tambahnya.
Rosan menambahkan, alokasi anggaran Tahun 2025 itu akan digunakan untuk Proyek Pendukung Manajemen sebesar Rp359,48 miliar, dan juga Inisiatif Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp322,39 miliar.
