Transportasi rakyat pada tempat sejumlah tidak ada jalan. Hal ini penting disiapkan sehingga ada alternatif bagi masyarakat
Mataram – Ekonom Universitas Mataram Muhammad Firmansyah menyarankan pemerintah agar mengutamakan penyiapan transportasi rakyat ketimbang membatasi komunitas di membeli komponen bakar minyak bersubsidi.
"Transportasi umum di area sejumlah tiada jalan. Ini adalah penting disiapkan sehingga ada alternatif bagi masyarakat," ujar Muhammad Firmansyah dalam Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Firmansyah menuturkan unsur bakar minyak bersubsidi banyak dinikmati oleh kalangan kelas menengah yang dimaksud menggunakan kendaraan untuk bekerja dan juga menjalankan aktivitas produktif lainnya.
Oleh sebab itu, pembatasan materi bakar bersubsidi perlu alternatif agar tidak ada mengubah pengeluaran penduduk pengguna.
"Mau diatur macam apapun BBM, bila ada alternatif pemanfaatan transportasi masyarakat tidaklah terlalu masalah, akan berkurang dampaknya ke pemilik kendaraan oleh sebab itu transportasi jadi keinginan vital," kata Firmansyah.
Di Tanah Air ketika ini transportasi rakyat yang digunakan layak serta masif belaka berpusat dalam kawasan Jabodetabek serta beberapa kota besar ke Pulau Jawa. Sedangkan, area lain kategori madya justru masih banyak yang tersebut belum tersentuh oleh peluncuran transportasi publik.
Lebih lanjut Firmansyah mempertanyakan target pembatasan tersebut, apakah untuk menurunkan penyelenggaraan kendaraan pribadi atau semata-mata alasan efisiensi anggaran pemerintah.
"Dalam keadaan pada waktu ini sebaiknya dipikirkan secara matang," pungkas dosen Fakultas Perekonomian lalu Bisnis Universitas Mataram tersebut.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah memiliki target pengetatan penyelenggaraan subsidi material bakar minyak pada 17 Agustus, agar mengempiskan jumlah keseluruhan penyaluran subsidi untuk pemukim yang mana tidak ada berhak.
Pernyataan yang disebutkan ia ungkapkan sewaktu mendiskusikan permasalahan pemakaian unsur bakar minyak yang tersebut berhubungan dengan defisit APBN 2024.
Luhut meyakini pemerintah dapat menghemat APBN 2024 melalui skema pengetatan penerima subsidi material bakar minyak.
Artikel ini disadur dari Ekonom: Utamakan transportasi publik ketimbang pembatasan BBM
