JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mencabut izin 15 bank pada periode Januari-September 2024. Adapun otoritas mencabut izin yang dimaksud rata-rata bank perekonomian rakyat (BPR) yang disebutkan lantaran indikasi melakukan praktik fraud.
Pada semester I ini saja, jumlah total BPR ini jumlahnya sudah ada tiga kali lipat dibandingkan bilangan bulat tahun lalu. Jumlah BPR yang digunakan kerap disebut bank bangkrut ini juga telah tutup dalam berhadapan dengan rata-rata 18 tahun terakhir.
Terbaru, muncul bank bangkrut bernama PT BPR Nature Primadana Capital dari Bogor yang tersebut kemudian dicabut izinnya oleh OJK per 13 Agustus 2024.
Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau agar klien PT BPR Nature Primadana Capital, tetap memperlihatkan tenang juga tidaklah terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan juga likuidasi bank.
“Serta tak mempercayai pihak-pihak yang dimaksud mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan beberapa imbalan atau biaya yang dimaksud dibebankan terhadap nasabah,” ujar Annas di keterangan resmi, hari terakhir pekan (13/9/2024).
LPS lantas menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan klien juga pelaksanaan likuidasi bank.
Belum lama ini, OJK menilai lapangan usaha BPR serta BPRS akan setiap saat dihadapkan pada tantangan, baik global serta domestik maupun tantangan struktural yang mana bersumber dari internal bank tersebut.
“Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan teristimewa bagi BPR/S yang digunakan memiliki daya saing yang rendah,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Sektor Keuangan OJK, Dian Ediana Rae.
Dengan adanya tantangan yang disebutkan memang benar memproduksi 15 BPR tutup akibat adanya likuidasi. Menurut Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa, setiap tahun ada sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh yang utamanya, bank-bank yang dimaksud jatuh itu disebabkan oleh mismanagement oleh pemiliknya.
