JAKARTA – Koperasi Pemulung Berdaya atau Recycle Business Unit (RBU) Tangerang Selatan yang tersebut pada awal pendiriannya didampingi oleh AQUA, dipercaya menjadi salah satu penerima layanan dana lingkungan yang pertama dari pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat yang disebutkan untuk Listiarsih selaku Ketua Koperasi Pemulung Berdaya di area Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Tenaga Baru Terbarukan (LIKE) 2, dalam Ibukota Convention Center (JCC), pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Saat itu Jokowi dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, juga Pj. Gubernur DKI DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Mengambil tema ‘10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas’, Festival LIKE 2 merupakan rencana yang dimaksud merangkum akumulasi kerja-kerja lalu langkah korektif bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan kemudian Energi (khususnya energi terbarukan). Diselenggarakan mulai dari 8 – 11 Agustus 2024, Festival LIKE 2 merupakan bagian dari persiapan menuju COP ke-29 The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dalam Baku, Azerbaijan, yang mana akan diadakan pada November 2024.
Festival LIKE 2 diharapkan menjadi wadah untuk memperkenalkan beragam upaya yang mana sudah pernah diadakan berbagai pihakdi Indonesia pada melestarikan lingkungan hidup, sekaligus menginspirasi penduduk untuk lebih tinggi peduli dan juga terlibat di menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dalam keterangan pers pada website Sekretariat Kabinet pada waktu penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kemudian SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), dan juga Sertifikat Layanan Dana Lingkungan terhadap perwakilan warga dalam Festival LIKE 2, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menuturkan, “Kalau lingkungan bukan dapat kita jaga, lingkungan tak terjaga, yang mana paling berpengaruh nanti adalah terhadap kualitas hidup kita, baik merupakan sakit, sebagai kekeringan, kemudian tekanan terhadap pangan, itu saya kira yang dimaksud harus menjadi perhatian kita bersama.”
Pada kesempatan yang dimaksud sama, Menteri Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, “Selain (SK) Hutan Sosial dan juga TORA, akan diserahkan juga dukungan terhadap rakyat pada kerja aksi lingkungan terdiri dari sertifikat dana layanan publik dari BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup), tidak APBN, tetapi dana yang digunakan berasal dari filantropi, dari bilateral kerjasama iklim seperti Norwegia, Jerman, dan juga juga multilateral seperti GCF, GEF, termasuk Bezos Earth Fund.
Dana-dana seperti ini untuk aksi iklim, untuk Folu Net Sink, untuk aksi lingkungan, ekonomi sirkular, kemudian lain-lain yang terus tumbuh serta akan dilanjutkan.”
BPDLH merupakan arahan Presiden Indonesia guna menyokong kerja-kerja publik untuk lingkungan yang tersebut perlu difasilitasi. Sejumlah penerima faedah pada antaranya para penerima Kalpataru, sekolah Adiwiyata, perguruan tinggi, kelompok bank sampah, penggerak lingkungan ekonomi sirkular seperti Koperasi Pemulung Berdaya. Layanan dana warga untuk lingkungan dari BPDLH diproyeksikan dengan skala senilai 2.000-50.000 USD.
Pada tahun 2010, AQUA dan juga Danone Ecosystem mengupayakan perkembangan model industri sosial daur ulang sampah plastik dengan menghadirkan unit usaha daur ulang atau dikenal sebagai recycling business unit (RBU). Untuk mengupayakan inisiatif yang dimaksud terdapat enam RBU yang tersebut tersebar dalam Bali, Lombok, Bandung serta Tangerang Selatan, semuanya bertugas untuk mengakumulasi atau membeli sampah botol plastik PET dari pemulung, membersihkan, mencuci juga mencacah, kemudian menjualnya sebagai materi baku botol baru untuk pabrik pembuatan botol baru yang merupakan mitra perusahaan AQUA.
Dalam perjalanannya, untuk menjamin keberlanjutan RBU sekaligus meyakinkan nilai-nilai sosial terus terjaga dibentuklah Koperasi Pemulung Berdaya pada 2013. Bergerak di area bidang produksi cacahan daur ulang plastik kemudian simpan pinjam, koperasi ini juga menjadi lembaga yang dimaksud menaungi unit industri daur ulang.
