Respons Pengurus Muhammadiyah masalah Izin Tambang: Kader Silakan Kritik, Asal Tidak Mencela
Yogyakarta — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak menampik munculnya kritik dari kalangan kader di dalam tempat pasca organisasi itu memutuskan menerima konsesi tambang dari pemerintah. “Silahkan apabila kader menyampaikan kritik. Pak Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) sudah ada menyatakan, kritik setajam apapun diterima sebagai energi,” ujar Sekretaris PWM Yogyakarta Arif Jamali Muis pada Selasa, 30 Juli 2024.
Hanya saja, kata Arif, kritik yang dilayangkan kader itu harus konstruktif agar bisa jadi berubah jadi masukan juga pertimbangan organisasi untuk segera berbenah kemudian melakukan evaluasi yang mana diperlukan. Menurut dia, kritik berbeda dengan mencela. Kritik itu juga tak menyerang pribadi. “Silakan kritik cuma kebijakan Muhammadiyah tentang tambang itu, atau cara pengelolaannya. Muhammadiyah terus akan memperhatikan semua kritik yang mana masuk,” kata dia.
Pada Ahad, 28 Juli kemarin, PP Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran izin bisnis pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah. Keputusan itu berdasarkan hasil pleno pada 13 Juli lalu, kemudian Konsolidasi Nasional yang digunakan dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli kemarin.
Konsolidasi Nasional ini dihadiri pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, Organisasi Otonom Taraf Pusat, Pengurus Wilayah Seluruh Indonesia, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan juga ‘Aisyiah, juga Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah. “Kami meninjau nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya,” kata Haedar Nashir di jumpa pers, Ahad, 28 Juli 2024.
Arif Jamali Muis mengklaim, belum ada kritik yang digunakan dilayangkan secara resmi untuk organisasi. Kritik itu sejauh ini belaka bertebaran di media sosial (medsos) belaka juga grup percakapan. “Sampai pada waktu ini juga belum ada aksi menentang yang mana sifatnya sampai penolakan dari anggota-anggota ke tingkat pengurus PWM,” ujar dia.
Disinggung apakah ada kader yang digunakan memutuskan meninggalkan dan juga memulihkan kartu tanda anggota atau KTA organisasi, Arif juga menyatakan belum ada. “Di medsos memang benar berbagai (kritik itu), yang dimaksud menghubungi segera menanyakan tindakan masalah tambang itu pun banyak, ya kami jelaskan sesuai hasil konsolidasi itu,” katanya. Menurut Arif, berbagai kader yang tersebut gelisah langkah menerima tambang itu lantas menyebabkan Muhammadiyah berubah sikap kritisnya atau akan melunak terhadap pemerintah.
Sekjen PSI Sebut Keseriusan Prabowo-Gibran Soal Keberlanjutan Pembangunan IKN
Artikel ini disadur dari Respons Pengurus Muhammadiyah soal Izin Tambang: Kader Silakan Kritik, Asal Tidak Mencela
