Teknologi Pengetahuan Pengaruhi Pemilih Gen Z juga Milenial pada Pemilihan Kepala Daerah 2024
JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang dimaksud sangat kuat di proses demokrasi. Perannya sangat signifikan di membentuk opini publik, menyebarkan informasi, juga memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Bidang Studi Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah wadah yang tersebut sangat berpengaruh terhadap hidup penduduk Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru pada podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Data menuju pemilihan kepala daerah 2024” yang diselenggarakan Prodi Pengetahuan Politik UKI pada Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi wadah yang sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z lalu milenial yang dimaksud secara elektoral menjadi ceruk pemilih di proses demokrasi di area Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai persoalan hukum pencurian data rakyat yang pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi mendekati kontestasi pemilihan gubernur 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi tidak ada percaya menghadapi kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilihan gubernur dengan kepercayaan warga apabila isu pencurian data serta isu pemeliharaan data pribadi publik tak bisa saja diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial di dalam kalangan anak muda sebagai sistem untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa dan juga negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya tindakan hukum pencurian serta penyalahgunaan data warga yang mana terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga Ibukota selama masa verifikasi data dalam KPU Ibukota Indonesia misalnya yang mana diduga digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah banyak pihak. Kasus ini menghasilkan penduduk semakin pesimistis berhadapan dengan keamanan data mereka.
