JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Sumber Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang tersebut melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan ketika ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang digunakan umum di area wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang mana dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, serta Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang mana sempat memimpin, sebenarnya semua itu tak terpencil berbeda dengan apa yang tersebut kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie pada keterangannya dikutip, Hari Minggu (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan publik Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang digunakan disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya serta pola hidup keluarga juga kroni sang khalifah yang mana pada waktu itu bermewah-mewahan juga senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila dan juga UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang sama-sama mengambil bagian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam masa lalu.
“Saya kira tidak ada ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tiada sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang dimaksud sudah ada dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia dapat dipertanggungjawabkan serta faktanya tetap saja eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar pada waktu ini yang digunakan warga Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia telah terbiasa hidup di keberagaman suku, agama, dan juga budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk lalu jadi pengumuman mayoritas pada Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tiada mampu dikatakan mengacu untuk Al-Qur’an lantaran praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh dikarenakan itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang tersebut terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia bisa saja merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah di tempat di orang Indonesia yang mana beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tidak ada perlu diganti, oleh sebab itu selama ini relatif sanggup merangkum keberagaman yang mana ada. Intinya, apa yang digunakan diterapkan di area Timur Tengah sana belum tentu bisa jadi diterapkan pada sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang mana muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang dimaksud telah termaktub di Al-Qur’an. Jika sekadar Tuhan menghendaki manusia ini mempunyai latar belakang yang tersebut sama, tentu mudah sekadar bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan pada perbedaan agar masing-masing dari mereka dapat saling memahami, mengenali, juga menghormati.
Ia berharap agar penduduk Indonesia tetap saja waspada terhadap provokasi yang mana kemungkinan besar ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang tersebut menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tiada lebih lanjut dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang tersebut dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap warga Indonesia tak bosan untuk terus belajar dan juga mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang dimaksud telah terjadi teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, lalu Muhammadiyah.
“Oleh lantaran itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama dalam Indonesia itu diharapkan bisa jadi memberikan penjelasan tentang apa itu agama, serta bagaimana posisinya pada suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang digunakan beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang mana kuat,” pungkasnya.
