JAKARTA – Angin segar yang dimaksud dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Area Perekonomian pada 27 Agustus 2024 ketika mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi penduduk berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa jadi memacu kemampuan kelas menengah pada sektor konsumsi, khususnya dalam bidang perumahan.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang tersebut dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Pengkode Perumahan dan juga Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga pada waktu ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.
“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa jadi terlaksana. Kami telah lama kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang sebenarnya belum ada kejelasan. Jadinya belum dapat akad kredit lalu realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan tidak tertunda,” tegas Junaidi di keteranganya, Kamis (12/09/2024)
Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini tidak janji manis oleh sebab itu kita pengembang rumah subsidi, serta khususnya yang tersebut tegabung pada APERSI yang digunakan mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
“Dan seharusnya, di area penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang mana tinggal hitungan bulan ini, dapat menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait inisiatif pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai acara yang selama ini telah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.
Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini menimbulkan pengembang tambahan berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya sebab berbagai pengembang mempunyai kewajiban pembayaran dalam perbankan yang mana tak bisa saja ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang pada waktu ini sejumlah yang digunakan menganggur oleh sebab itu tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.
Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya lantaran pada konstruksi properti atau perumahan, setiap saat menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor sektor yang digunakan juga akan bergerak apabila ada penyelenggaraan perumahan.
“Tak hanya sekali itu, rakyat rakyat berpenghasilan rendah (MBR) yang digunakan menerima rumah subsidi juga menanti realisasi ini,” tegas Junaidi.
