Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Daya dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana memaparkan pemerintah sedang mengkaji komponen bakar minyak atau BBM rendah sulfur. eksekutif mengambil langkah seiring isu polusi yang dimaksud semakin tinggi di kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, unsur bakar kendaraan menjadi salah satu penyumbang hambatan tersebut.
“(BBM) kita sulfur lebih tinggi sampai 2.500. Padahal kalau mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar substansi bakar kita makin bersih.”
Dalam kajian ini, Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan mengenai kesiapan lalu ketersediaan suplai, hingga nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin rendah kadar sulfur atau semakin berkualitas biaya komponen bakar minyak, harganya bisa jadi semakin tinggi. Namun, ia berujar, pemerintah belum memutuskan untuk memberikan subsidi atau tidak.
“Kalau pemerintah kan pasti mengamati dari sisi suplai ada, masyarakat masih terjaga. Kemampuan untuk membeli harus dapat dipastikan,” kata Dadan.
Selain mengkaji kesiapan pemakaian BBM rendah sulfur, Dadan mengemukakan pemerintah juga sedang menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi. Namun, ia memverifikasi tidaklah ada pembatasan pembelian. Ia berujar, kebijakan yang digunakan disiapkan pemerintah adalah untuk memverifikasi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Dadan menyatakan pemerintah akan kekal menyediakan suplai BBM sesuai keinginan masyarakat. Namun dikarenakan subsidi BBM selama ini rutin bocor ke kalangan mampu yang bukan berhak, pemerintah sedang menggodok ketepatan sasaran penerimanya. “Dipastikan siapa yang digunakan layak mendapat Pertalite,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto mengatur rapat tentang kebijakan BBM pada Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan juga Menteri Koperasi kemudian UKM Teten Masduki.
Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa tak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia memaparkan pemerintah masih mempersiapkan skenario inisiatif yang akan segera dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Sementara ini, Airlangga memohon pemangku kebijakan melakukan sosialisasi inisiatif yang disebutkan lebih banyak dulu. “Agar tepat sasaran,” kata Airlangga, disitir dari Antara. Sejalan dengan acara subsidi tepat sasaran, pemerintah juga menyiapkan BBM rendah sulfur.
Ihwal BBM rendah sulfur, Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengemukakan pihaknya sudah ada miliki Pertamax Turbo dan juga Pertamina Dex. Dua jenis BBM itu sudah ada dijual di SPBU Pertamina. “Keduanya memenuhi standar euro 4,” kata Heppy melalui aplikasi mobile perpesanan untuk Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.
Terpisah, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengungkapkan kesiapan KPI memasok substansi BBM rendah sulfur. Sistem baru itu nantinya mulai ada pada tiga SPBU Jakarta, pada 17 Agustus, dengan spesifikasi berbentuk substansi bakar solar 50 part per million (ppm).
“Kami tadi habis koordinasi. Pokoknya, nanti siap low sulfur,” katanya di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024, disitir dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Artikel ini disadur dari Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi
