JAKARTA – Kementerian Koordinator Lingkup Maritim serta Penanaman Modal (Kemenko Marves) menggalakkan penerapan kebijakan berbasis-bukti publik mampu semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang tersebut menjadi penyulut polusi.
“Dengan data ilmiah, kita dapat menjelaskan bahwa hambatan polusi udara adalah kesulitan dengan serta semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat di pernyataannya, disitir Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Zat Berbahaya Udara Bebas di dalam Indonesia
Menurut ia data pemerintah menunjukkan jikalau polusi udara di tempat DKI Jakarta masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves berupaya untuk meningkatkan standar unsur bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia telah menerapkan kemudian memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi unsur bakar yang berada di tempat bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan materi bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
EURO4 adalah standar yang digunakan menetapkan batas pada polutan di emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran material bakar, seperti sulfur serta karbon monoksida, juga nitrogen oksida.
Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah dilakukan memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik kemudian merencanakan penyelenggaraan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu lalu perencanaan yang dimaksud baik.
Sementara itu, Penasihat ClimateWorks Foundation dan juga ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan serta riset. “Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” ucapannya di lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia kemudian ViriyaENB di dalam Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, khususnya di area sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang digunakan menyamaratakan tempat antara perusahaan yang dimaksud berupaya menurunkan emisinya dengan perusahaan yang enggan menekan emisi.
Terakhir, dibutuhkan pembaharuan perilaku untuk menggalakkan warga dapat menciptakan lebih banyak sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.
