Etika Penyelenggara Negara Rapuh Akibat Kaderisasi Pemimpin Tak Berjalan

JAKARTA – Kerapuhan etika pengurus negara disebabkan oleh sebab itu proses kaderisasi pemimpin yang dimaksud tak berjalan. Banyak pemimpin yang dimaksud muncul sekarang tidak ada melalui proses alami, muncul mendadak hasil rekayasa politik.
Demikian disampaikan Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Malang Syamsul Arifin pada diskusi bertajuk “Kerapuhaan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial lalu Pendidikan” yang tersebut dijalankan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di tempat Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
Menurutnya, sejumlah pemimpin yang dimaksud muncul tiada melalui proses alami, melainkan hasil rekayasa politik. Hal ini menyebabkan level kepemimpinannya dipertanyakan.
“Pemimpin yang digunakan sebenarnya diproyeksikan untuk mengambil alih peran kemudian menjaga, kemudian mengatur dengan kemampuannya. Akan tetapi, ketika ini faktanya banyak orang yang digunakan datang secara secara tiba-tiba dengan adanya rekayasa lalu kemudian diusulkan menjadi pemimpin,” katanya, Selasa (3/9/2024).
Menurutnya fenomena ini mengonfirmasi pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang dimaksud mengatakan karakter seseorang dapat dilihat ketika diberi kekuasaan. Pergeseran paradigma kemunculan pemimpin ini menunjukkan adanya pengaruh negatif kekuasaan terhadap etik. “Kekuasaan mempunyai sifat adiktif serta prospek merusak (corruptible),” ujarnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Budaya dan juga Perubahan Universitas Muhammadiyah Surakarta Yayah Khisbiyah. Menurutnya adanya kerapuhan etika berkaitan dengan rendahnya tingkat empati Warga di tempat Indonesia.
Hal itu dibuktikan melalui penelitian yang dimaksud dilaksanakan pada 2007 dan juga 2017 terhadap 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Jerman, juga Israel. Penelitian yang digunakan melibatkan anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) itu menunjukkan, Indonesia berada pada barisan bawah, bahkan di dalam bawah Malaysia. “Rendahnya empati ini berkaitan dengan Korupsi terjadi disemua lini di area Indonesia,” ujarnya.
Rendahnya empati dan juga maraknya tindakan hukum korupsi, lanjut Yayah, juga berkaitan dengan teori psikologi bernama dari triad. Teori itu mengidentifikasi individu dengan tiga sifat kegelapan, yaitu narsisme, perilaku manipulatif, dan juga sifat psikopat yang tersebut berkaitan dengan lemahnya empati.
Bersama dengan BPIP, Yayah sempat menghasilkan model pembelajaran Pancasila yang dimaksud lebih lanjut aplikatif untuk perguruan tinggi agar mengempiskan permasalahan etika tersebut.
“Pendidikan Pancasila pada era sekarang harus dilaksanakan oleh dengan pendekatan yang digunakan mudah diakses dan juga tiada membosankan khususnya berfokus pada revolusi mental. Perguruan tinggi berbagai yang digunakan berminat dengan pendekatan ini,” ujarnya.





