JAKARTA – DPR batal mengesahkan RUU pemilihan kepala daerah menjadi undang-undang di rapat paripurna yang dimaksud digelar, Kamis (22/8/2024). Pembatalan pengesahan sebab rapat paripurna hanya saja dihadiri 89 Anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang digunakan bertindak sebagai pimpinan sidang menjelaskan, rapat paripurna hanya sekali dihadiri oleh 89 anggota dewan. Sementara 87 anggota izin.
“Oleh oleh sebab itu itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripura lantaran kuorum tidak ada terpenuhi,” kata Dasco sambil mengetok palu.
Sebelumnya rapat paripurna DPR pengesahan RUU pemilihan gubernur menjadi undang-undang sempat diskors selama 30 menit lantaran kontestan rapat paripurna belum mencapai kuorum.
Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat menunda rapat selama 30 menit untuk menanti partisipan rapat. Hal itu seperti yang diatur pada Tata Tertib DPR.
“Saudara-saudara para anggota lalu hadirin yang tersebut kami muliakan, sehubungan dengan belum terpenuhnya persyaratan qouroum rapat paripurna pada hari ini, maka sesuai dengan Pasal 281 ayat 3 Tata Tertib DPR RI sebagai berikut,” kata Dasco.
“Penundaan pengaktifan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di jangka waktu paling lama 30 menit, apakah dapat disetujui?” imbuh Dasco.
Merespons hal itu, para partisipan yang digunakan telah lama tiba menyerukan setuju. Kemudian, Dasco segera mengetok palu sidang sebagai persetujuan pemundaan rapat.
“Terima kasih dengan ini rapat kami skors,” tandas Dasco.
