JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian pengerjaan infrastruktur yang digunakan rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, di dalam sektor konektivitas sudah diciptakan 2.700 km jalan tol lalu 6.000 km perkembangan jalan nasional selama 10 tahun terakhir dalam seluruh Indonesia.
Selain itu juga dilaksanakan penanganan preservasi jalan tempat berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan tempat dibangun juga didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di dalam sektor Perumahan, melalui Inisiatif Sejuta Rumah (PSR) yang dimaksud digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah lama dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di 10 tahun terakhir telah lama banyak yang selesai dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah pada keterangan resmi, Akhir Pekan (18/8/2024).
Selanjutnya di area sektor Narasumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun sudah dibangun sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang digunakan dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga dihadiri oleh oleh konstruksi jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar lalu rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang tersebut air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di tempat tahun 2014 menjadi 19% di tempat tahun 2024) juga meningkatkan Angka Pertanaman (IP) dari 1,5 dalam tahun 2014 menjadi 2,5 di area tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan konstruksi infrastruktur air minum pada membantu akses air minum layak bagi publik sebesar 92% hingga 2023 melalui konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, ketika ini mencapai sebesar 82% melalui konstruksi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan konstruksi infrastruktur di tempat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh akibat itu, tugas lalu tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi publik terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
