INFO NASIONAL – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Negara Indonesia (BNPT RI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Prestasi kali ini adalah kesebelas kalinya BNPT RI meraih WTP secara berturut-turut.
Sekretaris Utama BNPT menjelaskan prestasi ini merupakan buah kerja keras seluruh jajaran di dalam BNPT yang sudah pernah melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara secara akuntabel transparan juga bisa jadi dipertanggungjawabkan.
“Hasil audit dari BPK dengan pemberian Opini WTP untuk BNPT yang tersebut kesebelas kali ini, tidak hasil dari satu unit kerja tapi seluruh unit, seluruh keluarga besar BNPT yang dimaksud sudah melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara yang mana akuntabel transparan dan juga mampu di dalam pertanggungjawabkan,” ungkap Sestama BNPT pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) melawan Laporan Keuangan LKKL di Lingkungan AKN 1 Tahun 2023 di dalam Auditorium BPK di DKI Jakarta pada Kamis, 25 Ju;i 2024.
Bangbang juga mengingatkan agar prestasi WTP mampu terus dipertahankan sebagai komitmen BNPT untuk terus melakukan perbaikan kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang tersebut ada dalam di LHP.
“Tentunya ini merupakan bekal berharga bagi BNPT untuk terus melakukan perbaikan lalu terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang ada di dalam pada LHP,” katanya.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA, CertDa., CGCAE., GRCE., CFrA, CIISA., ChfA, menuturkan predikat opini WTP yang mana diberikan untuk kementerian/lembagadi lingkup pemerintahan merupakan indikator penting implementasi penerapan Good Governance yang memberikan khasiat signifikan untuk entitas kementerian/lembaga itu sendiri.
“Salah satu indikator Good Governance adalah opini hasil pemeriksaan keuangan. Opini hasil pemeriksaan yang dimaksud dapat meningkatkan kepercayaan publik, menggalakkan pencapaian visi organisasi, meningkatkan citra entitas terhadap stakeholder dan juga berubah jadi cermin akuntabilitas,” jelasnya.
Nyoman Adhi berpesan agar kementerian/lembaga yang tersebut mendapatkan WTP tiada berpuas diri begitu semata akan prestasi tersebut. Namun, beliau berharap pengendalian internal juga kepatuhan terhadap ketentuan terus ditingkatkan dalam tiap-tiap lembaga.
“WTP tidak tujuan akhir. Ini adalah indikator kita telah Good Governance. Tetapi pengendalian internal lalu kepatuhan terhadap ketentuan harus terus dijaga serta ditingkatkan,” harapnya.
Sementara itu, mewakili Menkopolhukam, Kepala Badan Siber dan juga Sandi Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengapresiasi tugas pemeriksaan keuangan yang tersebut dilaksanakan BPK. Menurutnya, pemeriksaan keuangan oleh BKP akan berperan penting di meniadakan serta mempersempit ruang penyimpanan dan juga kecurangan di pengelolaan keuangan negara.
Selain BNPT, kementerian/lembaga lainnya yang dimaksud berada dibawah AKN 1 seperti Kemenko Polhukam, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan juga Sandi Negara, Komnas HAM, KPU, Basarnas, Bawaslu lalu Bakamla mendapatkan opini WTP pada LHP melawan Laporan Keuangan tahun 2023 pada hari ini.(*)
Artikel ini disadur dari BNPT RI Raih Opini WTP Kesebelas Kalinya Secara Berturut-Turut
