INFO NASIONAL – Ketua Diskusi Warga Perkotaan (Fakta) Indonesia, Ari Subagio Wibowo, berpendapat, beragam kebijakan yang digunakan dijalankan Penjabat (Pj.) Pengurus DKI Jakarta Heru Budi Hartono selalu beriringan dengan solusi. Sebagai contoh, Heru menata dan juga menertibkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) agar bantuan sosial lebih banyak tepat sasaran.
Contoh lainnya terlihat di dalam sektor pendidikan. Pemprov DKI DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menata guru yang tersebut direkrut bukan sesuai aturan berlaku, sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kendati begitu, Pemprov DKI DKI Jakarta tak lepas tangan pada saat mendapati keluhan dari guru honorer yang dimaksud kehilangan pekerjaan. Melainkan, memberikan solusi agar aturan masih ditegakkan dan juga guru yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk mengajar.
“Mereka juga diperjuangkan peningkatan kesejahterannya melalui status Kontrak Kerja Individu, Pegawai otoritas dengan Perjanjian Kerja maupun Calon Pegawai Negeri Sipil,” ucap Ari dalam Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Sebab itu, ia menilai, telah sepantasnya otoritas Provinsi (Pemprov) DKI Ibukota Indonesia kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Pemberian predikat WTP berubah jadi indikator Pak Heru mampu mengimplementasikan good governance and clean government. Mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan APBD. Pak Heru berhasil menjadi pemimpin Jakarta,” ujarnya.
Ari menilai, selama mengawasi Jakarta, Heru sangat kentara ingin melaksanakan aturan-aturan juga membenahi tata kelola pemerintahan. Ia juga berubah jadi sosok yang digunakan miliki kelebihan lantaran dapat berinteraksi secara baik dengan pejabat negara di pemerintah pusat.
“Hubungan harmonis antara pemerintah tempat dengan pemerintah pusat ini memungkinkan bervariasi akselerasi untuk mengatasi persoalan Jakarta, teristimewa banjir kemudian kemacetan. Sodetan Ciliwung sudah ada selesai, infrastruktur transportasi umum juga progresnya luar biasa,” tuturnya.
Dengan keberhasilan-keberhasilan yang mana telah ditorehkan, Ari menilai, Heru masih layak kembali mengemban amanat sebagai Pj. Pengurus DKI Jakarta, sampai pelantikan gubernur serta duta gubernur definitif terpilih hasil pemilihan gubernur Ibukota Indonesia 2024.
“Saat tahapan Pilpres juga Pileg lalu, Ibukota Indonesia kondusif. Pak Heru menjadi figur yang mana sanggup mengayomi kemudian merangkul semua. Tentunya, kita berharap, Pemilihan Kepala Daerah Ibukota Indonesia juga berlangsung aman, lancar, lalu kondusif,” katanya.
Pengelolaan APBD yang mana Transparan
Di tempat berbeda, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Wita Susilowaty, juga mengakui kinerja positif yang dicapai Pemprov DKI Ibukota Indonesia pada bawah komando Heru. “Di bawah kepemimpinan Bapak Pj. Gubernur, pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara) mulai dilaksanakan secara prudent (bijaksana), transparan, serta akuntabel,” jelasnya pada waktu rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Ia berharap, keberhasilan Pemprov DKI untuk ketujuh kalinya mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhadapan dengan Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2023, dapat terus dipertahankan. “Tapi yang digunakan lebih lanjut penting lagi adalah predikat WTP dapat selalu berkorelasi dengan peningkatan kinerja pembangunan, oleh sebab itu pada dasarnya APBD merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan,” paparnya.
Wita pun mengakui, pada waktu ini Pemprov DKI memiliki postur APBD yang tersebut semakin berkualitas. Sehingga, alokasi anggaran dapat lebih besar dioptimalkan untuk menyelesaikan bermacam permasalahan krusial warga Ibukota juga menyokong perubahan fundamental Ibukota Indonesia sebagai kota global.
Kendati begitu, Heru memastikan, Partai Demokrat akan terus mengawal kinerja Pemprov DKI Jakarta. Termasuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023 agar uang dari rakyat dapat dipergunakan secara efektif, efisien, dan juga dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta.
Dalam rapat paripurna itu, Heru menyatakan, jajarannya telah dilakukan berhasil menuntaskan aktivitas lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI mencapai 90,02 persen per 31 Desember 2023. “Angka ini melampaui rata-rata capaian nasional sebesar 78,20 persen,” ucapnya.
Heru pun menyampaikan terima kasihmutuk untuk apresiasi yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap perolehan predikat WTP dari BPK, melawan Laporan Keuangan Pemprov DKI DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. “Capaian ini merupakan wujud komitmen eksekutif untuk terus mempertahankan juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Heru.
Heru juga menyampaikan jawaban melawan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (P2APBD) Pemprov DKI DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
Sejumlah hal yang mana disorot Heru, antara lain peningkatan Sistem Pengendalian Intern eksekutif (SPIP); laporan realisasi anggaran yang meliputi pendapatan daerah, belanja tempat dan juga pembiayaan daerah; kesempatan peningkatan target pajak melalui kebijakan fiscal cadaster; dan juga penerapan sistem online secara real time.
Heru menilai, alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang mana berkesinambungan dengan implementasi acara prioritas. Dengan mengedepankan penyelenggaraan infrastruktur juga layanan perkotaan, seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan lalu sampah, perkembangan perekonomian dan juga sektor usaha, dan juga pemulihan lingkungan kota serta implementasi pembangunan rendah karbon.
Prioritas belanja difokuskan pula untuk pemberian bantuan pada bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, dan juga bantuan keuangan bagi pemerintahan Daerah lainnya pada rangka kerja sebanding antar-daerah. Ia memastikan, Pemprov DKI Ibukota berikrar mengoptimalkan pencapaian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 demi kesejahteraan komunitas Jakarta.
“Terkait pelayanan pangan bersubsidi bagi penerima Kartu Ibukota Pandai (KJP), eksekutif berupaya menjamin ketersediaan stok pangan bersubsidi yang tersebut berkualitas di dalam semua posisi pada jumlah total yang digunakan cukup. Pelayanan pangan bersubsidi juga telah terjadi menggunakan mekanisme pendaftaran online melalui perangkat lunak untuk pengendalian serta pengawasan pelayanan,” tutur Heru.
Ia pun menjelaskan pendataan serta layanan acara bantuan sosial KJP Plus serta Kartu Ibukota Indonesia Mahasiswa Unggul (KJMU). Menurutnya, Pemprov DKI Ibukota telah lama melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP Plus dan juga KJMU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan juga Informasi Terpadu Kepuasan Sosial (DTKS).
Pada tahap pertama tahun 2023, bantuan KJP Plus sudah pernah disalurkan terhadap 674.599 penerima dan bantuan KJMU untuk 15.153 penerima. Sedangkan pada tahap kedua tahun 2023, bantuan KJP Plus sudah disalurkan terhadap 656.390 penerima dan juga bantuan KJMU terhadap 19.042 penerima. “Untuk mempermudah layanan KJP Plus serta KJMU, eksekutif sudah pernah menyediakan posko/helpdesk pelayanan KJP Plus kemudian KJMU dalam tingkat kota administrasi,” ungkap Heru. (*)
Artikel ini disadur dari Pengamat Sebut Kebijakan Pj. Gubernur Heru Solutif untuk Warga Jakarta
