JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) pada waktu ini yang digunakan dinilai penuh dengan konflik kemudian kekacauan.
Kondisi ini tiada lepas dari hasil Muktamar NU dalam Lampung yang digunakan dijalankan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang dimaksud dipenuhi rekayasa yang mana berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad di acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang mana dilakukan di area hotel Azana Suite Antasari, Ibukota Selatan.
Acara ini menghadirkan banyak tokoh senior NU, di tempat antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, juga KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI Ibukota 1965.
“Kisruh yang tersebut kita saksikan di tubuh NU ketika ini adalah barang dari Muktamar Lampung yang dimaksud penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang disebutkan menciptakan ketidakstabilan di organisasi, sehingga wajar apabila NU saat ini penuh dengan konflik lalu kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU lalu hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang tersebut disusun secara resmi oleh Tim 5 lalu Tim 9 yang digunakan bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU pada urusan politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi kebijakan pemerintah NU seharusnya masih pada koridor yang sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat urusan politik A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah aksi NU yang digunakan dinilai sudah melenceng dari khittah yang mana seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU pada saat ini tampak bukan fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang digunakan menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi sejumlah terkuras oleh isu-isu urusan politik yang dimaksud seharusnya bisa jadi dihindari,” kata Dr. Hikam.
