JAKARTA – Susu ikan belakangan menjadi topik yang mana sedang hangat diperbincangkan.
Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan di inisiatif penyediaan makan siang gratis yang dimaksud diusung Calon Presiden lalu Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.
Susu ikan merupakan komoditas perubahan anak bangsa yang dimaksud pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan serta Perikanan sama-sama Kementerian Koperasi serta UKM. Lantas, benarkah susu ikan mampu menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?
Konsultan dan juga ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan bukan dapat disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya memiliki isi juga bahkan gizi yang mana berbeda. Namun, ia tak menampik apabila susu ikan memang benar bisa saja dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.
“Tentu nggak bisa saja digantikan ya. Karena keduanya dari unsur yang dimaksud berbeda. Kandungan gizi yang mana berbeda juga. Tapi kalau sudah ada diproses secara lapangan usaha itu ia mampu dibikin menyerupai susu sapi. Tentu semata bisa,” ujar Dr. Rita ketika dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).
Namun, Dr. Rita menilai, hal yang disebutkan seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, apabila tujuan pemerintah untuk mencanangkan acara makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang memiliki gizi seimbang yang tersebut didapatkan dari ragam makanan, bukanlah hanya saja dari susu.
“Tapi kan harusnya bukan perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena pada makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang digunakan bagus itu adalah gizi seimbang, kemudian kalau untuk anak-anak tiada boleh kurang protein dan juga kalsium,” tuturnya.
“Nah pemenuhan protein kemudian kalsium itu kan sanggup didapatkan dari ragam makanan. Tidak belaka dari susu tok,” lanjut dia.
Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu yang disebutkan diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang tersebut bersifat ‘real food’ alias bukan melalui proses pengolahan industri.
“Jadi ketika kemudian ada salah satu kegiatan yang tersebut mengharuskan pemberian susu, lalu susu bukan tercukupi misalnya, harusnya programnya mampu diselaraskan dengan pangan lokal yang mana ada. Dengan pangan-pangan yang dimaksud real food begitu ya,” tegasnya.
“Jadi bukan mesti harus dipaksakan menghasilkan sesuatu yang menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh ia salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.
