Dunia Pers Mancanegara Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas
Jakarta – Menteri Komunikasi juga Informatika Indonesia atau Menkominfo Budi Arie Setiadi menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul serangan ransomware terhadap pusat data nasional sementara. Sengkarut itu menuai sorotan di dalam beberapa media luar, di antaranya media selama Singapura, Channel News Asia (CNA) yang menyampaikan Budi Arie sebagai menteri giveaway yang didesak mundur dari jabatannya oleh publik.
Sebelumnya, dikutipkan dari Channel News Asia, serangan ini memengaruhi 239 lembaga dalam Indonesia, satu di antaranya 30 kementerian juga lembaga pemerintah. Karenanya, pada Rabu, 26 Juni 2024 organisasi warga sipil yang tersebut berbasis ke Bali, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menimbulkan petisi lewat Change.org yang mendesak Budi mengundurkan diri. Hingga awal Juli 2024, petisi itu telah lama ditandatangani lebih besar dari 18.000 warga di kurun waktu seminggu sejak dibuat.
Menyoroti kabar tersebut, Channel News Asia menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway, CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum yang mana menduga Budi bermetamorfosis menjadi menteri oleh sebab itu menyokong Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika pemilihan 2014 kemudian 2019. “Jangan sampai ada ‘giveaway‘ seperti ini terus (Jabatan) ini kedudukan yang sangat strategis dikarenakan kita bukan dapat dipisahkan dari dunia digital,” kata Nenden.
Seperti diketahui Budi Arie sebelumnya merupakan Ketua Relawan Projo, juga ia diangkat Jokowi kemudian menggantikan Johnny G Plate yang dimaksud tersangkut permasalahan korupsi menara BTS 4G.
Serangan ransomware ini mengakibatkan hilangnya data, gangguan mental terhadap akses data publik, dan juga melambatnya layanan online dari institusi yang mana terdampak. Selain itu, peretasan ini juga mengganggu layanan imigrasi salah satunya yang dimaksud berkaitan dengan visa, izin tinggal juga pengajuan paspor online. Pada 21 Juni, muncul antrian panjang ke Bandara Soekarno-Hatta Ibukota dikarenakan pemeriksaan paspor harus dijalankan secara manual pasca sistem otomatis mati.
Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, memaparkan Hari Jumat kemudian bahwa sistemnya sudah pulih sepenuhnya. Namun, tidak ada semua data berhasil dipulihkan untuk beberapa lembaga imigrasi, katanya.
Lebih lanjut, Hinsa Siburian, Ketua Badan Ketenteraman Siber Tanah Air (BSSN), mengemukakan 98 persen data yang digunakan disimpan di dalam pusat data yang dimaksud disusupi belum dicadangkan.“Secara umum kami meninjau kesulitan utama adalah tata kelola kemudian tak ada solusi lain,” katanya pada sidang parlemen pada 27 Juni, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 1 Juli 2024.
Di sisi lain, beberapa anggota parlemen membantah pernyataan tersebut. “Jika tak ada bantuan, itu bukanlah berarti kurangnya tata kelola,” kata Meutya Hafid, ketua komisi yang mana mengawasi insiden tersebut. “Itu kebodohan,” kata dia, pada Senin, 1 Juli 2024.
Juru bicara Badan Siber dan juga Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan sengkarut dalam PDNS ini disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02 yang pernah melakukan serangan siber ransomware ke Bank Syariah Negara Indonesia (BSI).
LockBit dikenal sebagai kelompok peretas yang terlibat dan juga berbahaya. Komunitas ini diduga beroperasi pada Eropa Timur. Sejumlah perusahaan besar di dalam beberapa negara sempat menjadi individu yang terjebak ransomware mereka, seperti perusahaan pertahanan besar Prancis, Thales Group.
Pusat data nasional yang terkena dampak menyimpan informasi penting salah satunya data kependudukan seperti nama, alamat, nomor identitas diri, kemudian data keluarga. Ini adalah juga menyimpan informasi spesifik sektor, seperti kegiatan keseimbangan nasional juga kurikulum pendidikan.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I YUDONO YANUAR
Artikel ini disadur dari Media Asing Sebut Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Giveaway, Didesak Mundur Pasca PDNS Diretas
