JAKARTA – Keputusan DPR yang dimaksud menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal aturan pencalonan dan juga ambang batas pencalonan pada pilkada memantik reaksi akademisi lalu mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengajukan permohonan pemerintah juga DPR tidaklah menganggap simpel aksi tersebut.
Diketahui, beberapa jumlah elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga siswa akan segera melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang persyaratan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala tempat (cakada). Ada juga putusan MK tentang ketentuan pencalonan yang dimaksud harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang disebutkan dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU pemilihan gubernur yang tersebut dijalankan secara kilat. Draf RUU Pemilihan Kepala Daerah akan disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR dan juga eksekutif hendaknya sensitif dan juga tak menganggap simpel terhadap arus massa, akademisi, dan juga peserta didik yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum serta perundang-undangan. Perlu sikap arif lalu bijaksana agar arus massa tidak ada mengakibatkan hambatan kebangsaan serta kenegaraan yang semakin meluas,” ujar Mu’ti di keterangan tertoreh yang digunakan dikirim Ketua Biro Komunikasi kemudian Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah juga langkah DPR yang tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan kemudian mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang tersebut merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mana mengedepankan kebenaran, kebaikan, lalu kepentingan negara juga rakyat jika dibandingkan dengan kepentingan kebijakan pemerintah kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR bukan semestinya berseberangan, berbeda, kemudian menyalahi putusan MK pada permasalahan persyaratan calon kepala tempat serta ambang batas pencalonan kepala tempat dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan gubernur 2024.
“Langkah DPR yang dimaksud selain dapat menyebabkan permasalahan disharmoni pada hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius di pemilihan gubernur 2024. Selain itu akan menyebabkan reaksi rakyat yang tersebut dapat mengakibatkan suasana tidak ada kondusif pada hidup kebangsaan,” pungkasnya.
