JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 meningkat meskipun tetap memperlihatkan terkendali. Letak ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar USD408,6 miliar atau setara setara Rp6.399,69 triliun.
Jumlah itu berkembang sebesar 2,7 persen (yoy), lebih besar tinggi dibandingkan peningkatan sebesar 0,2 persen (yoy) pada kuartal I 2024.
“Peningkatan yang disebutkan bersumber dari ULN sektor masyarakat maupun swasta,” ungkap Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Menurut Erwin, ULN pemerintah kembali mencatat kontraksi pertumbuhan. Kedudukan ULN pemerintah pada triwulan II 2024 sebesar USD191,0 miliar, atau mencatatkan data kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy), berlanjut dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).
Perkembangan yang disebutkan teristimewa dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana pemodal nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pangsa keuangan global.
“Pemerintah berikrar tetap saja menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga utang secara tepat waktu, dan juga mengurus ULN secara pruden, terukur, oportunistik juga fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang tersebut paling efisien dan juga optimal,” jelasnya.
Sebagai salah satu komponen di instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk membantu pembiayaan sektor produktif dan juga belanja prioritas dengan tetap saja memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup Bagian Jasa Kesejahteraan kemudian Pertemuan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, juga Pemastian Sosial Wajib (18,8 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); juga Jasa Keuangan serta Asuransi (9,5 persen).
Posisi ULN pemerintah tetap memperlihatkan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
