Ada beberapa penguatan tanggung jawab KKP yang mana memang sebenarnya tujuannya untuk efektivitas pengelolaan kawasan konservasi beserta sumber daya alam hayatinya
Jakarta – Kementerian Kelautan juga Perikanan (KKP) menyebutkan pengesahan UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati kemudian Ekosistemnya (KSDAHE) mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, satu di antaranya pemeliharaan terhadap beragam spesies ke perairan.
Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho pada siaran resmi KKP dalam Jakarta, Selasa, mengutarakan dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kewenangan pengelolaan juga penetapan kawasan konservasi di dalam perairan, wilayah pesisir, juga pulau-pulau kecil sekarang ini dilaksanakan sepenuhnya oleh KKP.
Penegasan di UU KSDAHE itu menguatkan landasan tugas kemudian tanggung jawab KKP di mengimplementasikan kegiatan prioritas KKP yakni dunia usaha biru untuk perluasan kawasan konservasi juga pengelolaan efektif.
"Ada beberapa penguatan tanggung jawab KKP yang memang sebenarnya tujuannya untuk efektivitas pengelolaan kawasan konservasi beserta sumber daya alam hayatinya. Kami pada KKP siap menjalankan sebagaimana yang mana diamanahkan oleh UU," ujarnya.
Selain pengelolaan kemudian penetapan kawasan konservasi, lanjut dia, UU KSDAHE turut mengamanatkan bahwa kegiatan konservasi tumbuhan juga satwa liar tertentu di dalam habitat perairan laut yang berada ke kawasan suaka alam lalu kawasan pelestarian alam, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang kelautan dan juga perikanan.
Termasuk juga, pengelolaan konservasi spesies ikan kemudian biota laut lainnya direalisasikan Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Hal itu turut menegaskan peran KKP pada konservasi jenis ikan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan ke bidang perikanan.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum KKP Effin Martiana menambahkan mengenai tata cara penetapan lalu pengelolaan kawasan konservasi pada perairan, wilayah pesisir, dan juga pulau-pulau kecil dan juga konservasi tumbuhan serta satwa liar tertentu pada habitat perairan akan diatur di peraturan pemerintah.
Pihaknya dengan kementerian lembaga lainnya sedang menyiapkan poin-poin regulasi turunan yang digunakan dimaksud.
"Detail pengelolaan kawasan konservasi beserta biota perairan ini akan diatur di peraturan pemerintah. Terpenting bagaimana regulasi mampu melindungi kawasan konservasi beserta biota perairan dengan baik serta pemanfaatannya dikerjakan dengan cara bijaksana agar lestari lalu berkelanjutan," sebutnya.
Pada 9 Juli lalu, DPR RI sudah ada mengesahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undang. Salah satu perubahannya yakni penghapusan Bab 10 tentang Penyerahan Urusan dan juga Tugas Pembantuan.
Pada Pasal 38 ayat 1 disebutkan di rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya, pemerintah dapat memaparkan sebagian urusan dalam bidang yang dimaksud untuk pemerintah tempat sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Artikel ini disadur dari Pengesahan UU KSDAHE perkuat peran KKP kelola konservasi perairan
