JAKARTA – Menteri Koordinator bIdang Kemaritiman (Menko) menyingkap pendapat perihal pengetatan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang tersebut rencananya akan mulai diberlakukan mulai 1 Oktober mendatang. Ia mengungkapkan BBM bersubsidi cuma akan dikonsumsi oleh rakyat yang tersebut berhak saja..
“Bukan pengetatan, orang yang tidak ada berhak itu jadi tidaklah dapat itu aja,” jelasnya ketika ditemui usai acara Indonesia International Sustainability Wadah (ISF) dalam JCC, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Diungkapkan Luhut, hal ini pun sedang disosialisasikan oleh Deputi Lingkup Kerjasama Infrastruktur kemudian Transportasi Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman dan juga Penanaman Modal (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.
“Ya sedang disosialisasikan oleh Pak Rachmat,” imbuhnya.
Luhut menuturkan, pasca sosialisasi itu dilakukan, maka akan kembali dilakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo. Setelah itu, nantinya kebijakan ini akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.
“Ini lagi mulai, nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden, baru nanti kita apa, diputuskan oleh Presiden,” tegasnya.
Namun demikian, Luhut mengakui dirinya berharap bahwa kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.
“(Tapi benar Oktober ini (diterapkan)?) Kita berharap itu,” tutup Luhut.
Sebagaimana diberitakan, wacana otoritas mengatur pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 awalnya diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
