Kusfiardi
Analis Kondisi Keuangan Politik FINE Institute
INDONESIA masih mengandalkan pengumpulan pajak dengan cara yang cenderung membebani rakyat. Bukannya menciptakan lebih banyak banyak lapangan kerja juga menggalakkan rakyat mencapai Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemerintah justru menggunakan instrumen pajak seperti Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) serta cukai untuk meraup penerimaan negara. Instrumen pajak konsumsi ini cenderung lebih banyak menyasar kelas menengah, yang secara perlahan semakin merasa tercekik oleh beban pajak, khususnya dikarenakan daya beli dia tiada meningkat seiring dengan kenaikan beban tersebut.
Menurut Teori Kurva Laffer, ada batas optimal pada pengenaan pajak. Jika pajak terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan insentif untuk berproduksi atau berbelanja, yang tersebut pada akhirnya justru akan menurunkan penerimaan negara. Indonesia ketika ini mengandalkan PPN dan juga cukai yang digunakan dapat menghambat konsumsi kelas menengah, khususnya ketika daya beli dia melemah akibat tekanan dunia usaha global. Rasio pajak terhadap Ekonomi Nasional Indonesia pada 2022 tercatat sekitar 9-10%, salah satu yang tersebut terendah dalam kawasan ASEAN, menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan penerimaan pajak secara efisien.
Sementara itu, pemerintah cenderung boros di mengalokasikan anggaran sosial bagi kelompok miskin melalui program-program bantuan sosial (bansos), yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan konsumsi domestik. Namun, menurut Teori Redistribusi Keynesian, redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial hanya sekali efektif apabila digunakan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, bukanlah sekadar menambah konsumsi sementara. Tanpa ada acara yang dimaksud menyokong peningkatan keterampilan juga kapasitas ekonomi, kebijakan ini cuma berfungsi sebagai solusi jangka pendek dan juga tidak ada menguatkan fondasi ekonomi.
Ketika penerimaan negara tiada diiringi dengan kebijakan dunia usaha yang mana memadai untuk meningkatkan sektor-sektor produktif, kegiatan ekonomi akan terjebak pada peningkatan yang tersebut stagnan. Teori Harrod-Domar menggarisbawahi pentingnya tingkat pembangunan ekonomi yang digunakan tinggi untuk mencapai perkembangan perekonomian berkelanjutan. Jika pemerintah tidaklah fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif kemudian investasi, Indonesia akan semakin sulit mengundurkan diri dari dari jebakan middle-income trap .
Korupsi lalu Inefisiensi Birokrasi: Hambatan Besar untuk Reformasi
Korupsi adalah salah satu permasalahan struktural yang mana terus menghambat perkembangan Indonesia. Skala Persepsi Korupsi yang digunakan dirilis oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 38 dari 100 pada tahun 2023, peringkat 110 dari 180 negara. Ini adalah menunjukkan bahwa korupsi tetap memperlihatkan menjadi penghambat utama bagi reformasi institusi lalu perkembangan ekonomi. Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, institusi yang mana lemah kemudian korupsi yang merajalela menghurangi insentif untuk berinovasi, sehingga menghambat pertumbuhan jangka panjang.
Korupsi yang dimaksud meluas juga menciptakan inefisiensi birokrasi, yang mana menghambat penanaman modal lalu memperlambat proses reformasi ekonomi. Angka Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) dari Bank Global menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73 pada tahun 2020. Meski ada perbaikan, peringkat ini menunjukkan masih banyaknya hambatan birokratis yang harus diatasi. Proses perizinan yang mana lambat lalu tidaklah transparan banyak kali memperlambat arus investasi, serta meskipun UU Cipta Kerja (Omnibus Law) berupaya menyederhanakan perizinan, implementasinya belum sepenuhnya efektif kemudian justru menyebabkan kritik terkait pengabaian hak-hak pekerja juga penurunan daya beli publik.
Jebakan Pendapatan Menengah: Indonesia Masih Terperangkap
Dalam teori sektor ekonomi pembangunan, middle-income trap terjadi ketika sebuah negara gagal bertransformasi dari dunia usaha berbasis upah rendah dan juga ekspor komoditas menjadi dunia usaha berbasis inovasi. Indonesia pada waktu ini berada pada tempat yang tersebut rentan, dalam mana ketergantungan terhadap sektor komoditas dan juga minimnya nilai tambah menghambat transisi ke dunia usaha yang dimaksud lebih banyak maju. Teori Neoklasik juga Modernisasi menekankan bahwa untuk pergi dari dari jebakan ini, sebuah negara harus beralih ke kegiatan ekonomi berbasis teknologi juga inovasi, seperti yang digunakan diadakan oleh Korea Selatan kemudian Taiwan.
Untuk membantu hal ini, Indonesia perlu meningkatkan Produktivitas Total Faktor (Total Factor Productivity – TFP) yang mencerminkan efisiensi pada pengaplikasian sumber daya ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa produktivitas Indonesia stagnan dibandingkan negara-negara tetangga, kemudian ini semakin mempersulit jalan meninggalkan dari jebakan pendapatan menengah.
Selain itu, distribusi pendapatan yang mana timpang masih menjadi hambatan serius. Koefisien Gini, yang dimaksud mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa ketimpangan di tempat Indonesia masih cukup tinggi. Meski bantuan sosial bertujuan menghurangi ketimpangan ini, acara yang disebutkan tiada cukup efektif tanpa adanya penciptaan lapangan kerja yang dimaksud berkualitas lalu berkelanjutan.
Perlunya Reformasi Struktural
Untuk meninggalkan dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang mendalam. Teori Pertumbuhan Endogen menekankan pentingnya penanaman modal di pendidikan, teknologi, kemudian pengembangan untuk menciptakan dunia usaha berbasis pengetahuan. otoritas harus mengubah fokus dari sekadar mencari penerimaan pajak melalui instrumen konsumsi kemudian menghurangi subsidi langsung, menuju penciptaan ekosistem yang mana membantu produktivitas jangka panjang.
Jika tidak, kebijakan yang ada pada waktu ini hanya saja akan menunda ketergantungan terhadap solusi sementara, tanpa memperbaiki fundamental kegiatan ekonomi yang digunakan kuat. Indonesia harus belajar dari negara-negara yang sukses mengundurkan diri dari dari jebakan ini dengan memulai pembangunan institusi yang digunakan kuat, meningkatkan pembangunan ekonomi di inovasi, serta menciptakan lapangan kerja produktif yang dimaksud berkelanjutan.
