JAKARTA – Rencana gabungan alias merger perusahaan pelat merah pada sektor infrastruktur mandek pada tangan Menteri Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Padahal, surat konsolidasi perseroan di area bidang Karya telah disodorkan Kementerian BUMN sejak beberapa waktu lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, surat rencana merger telah di area meja Basuki Hadimuljono, yang dimaksud sekarang belum ditandatangani. Sehingga, Kementerian BUMN masih harus mengawaitu persetujuan tersebut.
“Kami tetap memperlihatkan mengantisipasi konsolidasi karya yang sedang ada pada meja Pak Menteri PUPR, kita tunggu saja,” ujar Erick pada waktu ditemui di tempat Mandiri Digital Tower, Ibukota Barat, Rabu (18/9/2024).
Adapun, BUMN karya yang digunakan dilebur pada antaranya, Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan juga PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.
Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya serta Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya atau WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.
Ditemui di dalam tempat terpisah, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan, proses peleburan BUMN karya masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan.
Dia mencontohkan, Hutama Karya kemudian PT Waskita Karya. Nantinya, WSKT akan menjadi anak usaha HK. Namun, di proses konsolidasi pemegang saham harus menegaskan keuangan kedua BUMN karya ini sehat.
“Udah (disepakati) identik Pak Bas sejenis Pak Menteri (Erick Thohir). Nah ini kita harus setting lagi kira-kira timing-nya, dikarenakan harus dilihat pembukuannya yang sehat HK sebanding Waskita-nya,” ujar Rabin pada waktu ditemui di tempat kawasan Ibukota Selatan beberapa waktu lalu.
