Tembakau
-
Bisnis
Legislator Soroti PP 28/2024 Soal Sistem Tembakau Minim Keterlibatan Publik
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI ramai-ramai mengemukakan ketidakpuasan mereka itu terkait proses penyusunan Peraturan eksekutif (PP) Nomor 28…
Read More » -
Bisnis
Rugikan Negara, DPR Kritik Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek Sistem Tembakau
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengomentari wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi…
Read More » -
Bisnis
Kewajiban Kemasan Rokok Polos juga Pakai Warna Terjelek di area Planet Diprotes Pengusaha
JAKARTA – Sejumlah pemangku kepentingan sektor tembakau memprotes isi Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (Permenkes) tentang Pengamanan Layanan Tembakau lalu…
Read More » -
Bisnis
Petani Tembakau Soroti Efek dari PP Kesejahteraan yang Minim Partisipasi Publik
JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan JawaTimur menilai bahwa Peraturan eksekutif (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat…
Read More » -
PP Aspek Kesehatan Larang Rokok Eceran hingga Penempatan Layanan Tembakau Dekat Pintu Masuk
Jakarta – Penjualan komoditas tembakau secara satuan per batang atau rokok eceran sekarang dilarang pemerintah. Larangan itu tertuang di Peraturan…
Read More » -
PP Aspek Kesehatan yang dimaksud Diteken Jokowi Larang Pemanfaatan Kata ‘Light” di Kemasan Rokok Baru
Jakarta – Presiden Jokowi meneken Peraturan otoritas (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023…
Read More »
