Bahlil: Perpanjangan izin Freeport terbit sebelum Jokowi selesai

Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tak (diperpanjang) siapa yang tersebut mengelolanya? Nah pada perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai
Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjamin perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selesai.
“Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah pada perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai,” ujar Bahlil di Kuliah Umum di dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang mana dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.
Bahlil mengatakan, sejak 2018, Negara Indonesia sudah ada memegang saham Freeport sebesar 51 persen, dengan rincian sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua, kemudian 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.
Oleh akibat itu, mendekati perpanjangan IUPK Freeport, Bahlil mengutarakan Indonesi akan mendapatkan saham sebesar 10 persen, sehingga saham Freeport yang tersebut dipegang oleh Nusantara berubah jadi 61 persen.
Lebih lanjut, Bahlil juga memaparkan bahwa berdasarkan laporan Freeport pada 2024, pemerintah telah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
“Insya Allah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang dimaksud kita pakai untuk membeli itu, sekarang telah kembali modal. Jadi kita sudah ada untung,” ucapnya.
Selain mendiskusikan perpanjangan IUPK Freeport juga langkah-langkah pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya proses lanjut hasil tambang Freeport untuk memaksimalkan keuntungan yang dimaksud diperoleh Indonesia.
Kesadaran akan pentingnya proses lanjut inilah yang berubah menjadi latar belakang dari konstruksi tempat peleburan (smelter) tembaga yang dimaksud dibangun oleh PT Freeport Indonesi (PTFI) dalam Manyar, Gresik, Jawa Timur.
“Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang (nilai) smelternya 3 miliar dolar AS, dibangun dalam Gresik (Jawa Timur),” kata Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan Smelter PT Freeport Negara Indonesia dirancang untuk memurnikan 1,7 jt ton konsentrat tembaga per tahun, lalu dengan dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, total kapasitas pemurnian mencapai 3 jt ton per tahun.
Smelter yang dimaksud diperkirakan akan memunculkan sekitar 1 jt ton katoda tembaga, 50 ton emas, kemudian 200 ton perak per tahun.
Artikel ini disadur dari Bahlil: Perpanjangan izin Freeport terbit sebelum Jokowi selesai




