GORONTALO – Wisata Gorontalo kemungkinan besar tiada sepopuler tempat wisata lain dalam Indonesia Timur. Namun, bila berbicara mengenai potensinya, pariwisata di area provinsi ini sebetulnya sangat besar juga layak untuk didorong pengembangannya.
Berdasarkan data yang tersebut disampaikan Dinas Peluang Usaha Pariwisata Provinsi Gorontalo, sampai pada 2024, Gorontalo miliki setidaknya 71 wisata bahari, 28 wisata alam, 16 wisata buatan, 10 wisata budaya atau religi, 15 wisata sejarah, serta 20 destinasi wisata minat khusus.
Dari sisi akomodasi, Gorontalo mempunyai 59 hotel, 24 penginapan, 27 homestay, 229 rumah makan, juga 61 restoran lalu 47 cafe.
Tidak semata-mata itu, Gorontalo juga cukup rutin menyelenggarakan event-event pariwisata untuk memasarkan kemungkinan yang mana merekan milik. Terdapat 30 event yang digunakan tersebar di dalam kabupaten/kota, lalu tiga pada antaranya bahkan masuk di kalender Kharisma Event Nusantara besutan Kementerian Perjalanan dan juga Sektor Bisnis Kreatif.
Sayangnya, menurut Kepala Dinas Perjalanan Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, pengembangan peluang wisata dalam Gorontalo dihadapkan oleh beberapa jumlah tantangan. Persoalan pertama menyangkut anggaran pemerintah yang dimaksud dinilai tidaklah ideal untuk menggerakkan pengembangan destinasi wisata.
“Karena keterbatasan anggaran pemerintah, kami sulit sekali merubah wajah destinasi wisata pada sini. Solusinya kita terus menyokong masuknya pembangunan ekonomi dalam sektor pariwisata,” kata Aryanto ketika ditemui di tempat Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, baru-baru ini.
“Ini sedang coba kita bangun bagaimana memberdayakan sektor bidang usaha di area pariwisata ini dengan menggandeng dinas penyertaan modal untuk pelatihan memproduksi proposal bisnis. Prinsipnya kita harus mengarahkan terhadap investasi,” sambungnya.
Tantangan selanjutnya terkait kolaborasi lintas sektor. Menurut Aryanto, sektor pariwisata harus mendapat dukungan dari kementerian dan juga lembaga terkait. Seperti pengerjaan infrastruktur tentunya membutuhkan sinergi dengan Kementerian atau Dinas Perhubungan.
