JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, pembaharuan iklim dapat menyebabkan penurunan Sistem Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, hitungan itu amatlah besar jikalau meninjau kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berjuang meningkatkan Ekonomi Nasional sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 kemudian 2025 ini, dibutuhkan bidang usaha yang dimaksud sangat besar, khususnya dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya pada International Sustainability Wadah (ISF) 2024 di area Jakarta, hari terakhir pekan (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang tersebut tak cuma mempengaruhi ekonomi. Namun juga pada upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang mana menyebabkan meningkatnya jumlah kali bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang dimaksud sudah pernah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia lalu memakan biaya yang sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Komunitas publik miskin cenderung menjadi pihak yang digunakan paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial serta meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa pembaharuan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, di hal ini, sebagai suatu kawasan yang mana memiliki pertumbuhan kegiatan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi bukan terlepas dari ancaman inovasi iklim juga geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Produk Domestik Bruto ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Meskipun hanya saja menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap memperlihatkan perlu melanjutkan proses pembangunan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan pembaharuan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Bumi (World Meteorological Organization/WMO) telah terjadi menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang tersebut pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi dalam ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi pembangunan ekonomi masyarakat lalu swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang pembaharuan iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
