Denpasar – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengemukakan ketika ini Bali sudah ada bekerja identik dengan Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) atau asosiasi maskapai internasional di pengumpulan pungutan wisman.
“Ada kerja serupa dengan pihak ketiga yang digunakan kami rapatkan 2 minggu sesudah itu itu, memang sebenarnya telah dimulai pada ketika pak Pj Pemimpin wilayah dengan SITA, dan juga informasinya sekitar 60-80 persen maskapai yang tersebut terbang ke Bali sudah ada anggota SITA,” kata dia.
Agung Bagus dalam sela Rapat Paripurna DPRD Bali yang dimaksud sekaligus mendiskusikan raperda inovasi terkait pungutan wisman ke Denpasar, Rabu, memaparkan kerja sejenis ini melalui skema tiket pesawat.
“Jadi sewaktu penduduk membeli tiket dalam maskapai yang disebutkan nanti akan ada imbauan pemukim membayar saat ke Bali, bisa saja membayar di mana membeli tiket atau nanti mampu membayar pada ketika pada Bali,” ujarnya.
Ia menyatakan setiap wisatawan asing belum membayar pungutan sebesar Rp150 ribu maka ketika hendak berangkat di Bandara selama akan ada catatan dalam tiket keberangkatan masing-masing.
Pola ini dijalankan untuk menghindari lolosnya wisatawan yang belum membayar retribusi, mengingat hingga ketika ini terhitung sejak 14 Februari 2024 baru 2.121.388 dari 6.333.360 wisman yang digunakan membayar atau hanya sekali 33,5 persennya.
DPRD Bali mengamati ini langkah paling ringan untuk sementara di menghimpun tambahan sejumlah dana pungutan wisman.
“Astungkara dengan pola seperti ini tentu ini masih percobaan ya, harapannya sanggup meraup di dalam menghadapi 90 persen dari wisatawan asing yang dimaksud masuk ke Bali,” kata Agung Bagus.
DPRD Bali sendiri siang ini mulai mendengar daftar muatan tambahan atau inovasi dari Pemprov Bali yang dimaksud hendak merancang peraturan wilayah pembaharuan melawan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Luar Negeri untuk Perlindungan Kebudayaan.
Dalam poin yang tersebut diajukan senada dengan badan akan termuat kerja serupa antara pemerintah area dengan pihak ketiga yang mana membantu memungut dana retribusi, dimana apabila akhirnya disepakati maka akan ada imbal jasa bagi seseorang atau kelompok lembaga yang digunakan membantu.
Artikel ini disadur dari DPRD: Bali kerja sama dengan SITA kumpulkan pungutan wisman
