AHY Dampingi Prabowo: Satu Peta 2.0 Permudah Penyertaan Modal ke Indonesia
Jakarta – Menteri Agraria juga Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto di Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 pada Kamis kemarin. Dalam acara itu, juga sekaligus memaparkan White Paper One Maps Policy Beyond 2024 untuk Prabowo yang mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam sambutannya ini, AHY berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan pembangunan ekonomi pemerintah maupun swasta. Dia mengemukakan kebijakan ini juga penting bagi pemerintah daerah.
“Jika kita bisa jadi menghadirkan peta-peta skala besar yang dimaksud kemudian dapat digunakan untuk memproduksi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang serta keinginan untuk bidang serta peningkatan ekonomi lainnya,” ujar Menteri AHY terhadap awak media selepas acara seperti dikutipkan di keterang tertoreh pada Jumat, 19 Juni 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan Kebijakan Satu Peta yang digunakan diselaraskan pada tata ruang akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha perusahaan yang tersebut ingin menanamkan modalnya di Indonesia. AHY menyampaikan kementeriannya akan mempersiapkan rencana strategis usai kebijakan ini diluncurkan.
“Oleh lantaran itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang pengaplikasian lahan pada beraneka area dan juga One Map Policy ini bermetamorfosis menjadi penting sekali sebab seringkali permasalahan yang tersebut muncul itu terkait tumpang tindih,” kata AHY.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis di terpenuhinya satu peta yang tersebut mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, serta satu geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang digunakan berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang digunakan sama.
Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto yang juga Menteri Perlindungan itu mengemukakan bahwa Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dia menyampaikan kebijakan ini juga akan menghasilkan tata kelola pemerintah yang digunakan efisien.
“Dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi kemudian tidak ada terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga serangkaian penyelenggaraan mampu cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang tersebut efektif,” kata Prabowo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Sektor Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan total peta yang tersebut tercantum pada Geoportal KSP 2.0 telah meningkat. “Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta kemudian telah lama dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian kemudian lembaga,” kata dia.
Hadir di kegiatan peluncuran ini, beberapa Menteri dan juga Kepala Lembaga Kabinet Nusantara Maju. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Direktur Jenderal Survei serta Pemetaan Pertanahan dan juga Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Area Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; juga Kepala Biro Perencanaan lalu Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto.
Artikel ini disadur dari AHY Dampingi Prabowo: Satu Peta 2.0 Permudah Investasi di Indonesia




