JAKARTA – Menteri Energi dan juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja memproduksi proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah dilakukan mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional lalu rutinitas di dalam Kementerian ESDM kemudian sisanya Rp4,2 triliun untuk memulai pembangunan jaringan pipa gas kemudian yang tersebut lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya saja menyepakati Rencana Kerja dan juga Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Tenaga juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah total ini lebih tinggi kecil dari anggaran yang dimaksud disepakati pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, lantaran anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah dilakukan disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya memohonkan Komisi VII untuk menciptakan kesimpulan rapat yang dimaksud kemudian disampaikan untuk rakyat terkait anggaran yang tak disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menghasilkan juga di risalah rapat seharus menyampaikan terhadap rakyat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa saja kerja,” jelasnya pada Rapat Kerja bersatu Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang digunakan bukan disetujui oleh Banggar maka banyak inisiatif yang digunakan telah dilakukan disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek konstruksi Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 dan juga pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang mana apabila tidak ada dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah ada melakukan tender juga telah selesai. Dan kalau tiada dianggarkan artinya memang benar kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin saja sengaja untuk menciptakan inisiatif ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tiada bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran bukan juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita memproduksi catatan. Tapi andaikan pun bukan ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tiada ada pekerjaan apa yang dimaksud mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan untuk rakyat bahwa pipa ini gak mampu berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang dimaksud mandek,” pungkas Bahlil.
