JAKARTA – pemerintahan melalui Kementerian Lingkup Kemaritiman kemudian Penanaman Modal melakukan konfirmasi tidak ada akan mencabut BBM subsidi pada masyarakat. Namun total kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Area Kerjasama Infrastruktur juga Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan produksi BBM rendah sulfur yang dimaksud punya ongkos yang mana lebih banyak besar ketimbang BBM dengan komposisi sulfur yang dimaksud tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan apabila eksekutif mau menghadirkan BBM rendah sulfur dalam masyarakat.
“Kita tiada ada naikan harga jual BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang mana nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang tersebut membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, pemerintahan akan memberikan kompensasi untuk Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tak berdampak pada nilai tukar jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang untuk menghentikan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan tarif BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM dan juga dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang dimaksud dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya pada waktu ini subsidi BBM yang mana digelontorkan bukan tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang mana seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh warga kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau beliau pendapatan kecil kemungkinan besar naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang tersebut tambahan besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya ia akan menggunakan bbm lebih besar banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang tersebut seharusnya dinikmati oleh rakyat yang mana ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang digunakan lebih lanjut kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
