Pj Pemimpin wilayah Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer dalam DKI Jakarta Jadi KKI
Jakarta – Penjabat (Pj) Kepala daerah DKI Ibukota Heru Budi Hartono mempertimbangkan permintaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak untuk mengangkat semua guru honorer ke kontrak kerja individu (KKI).
Heru mengemukakan pada waktu ini 4.127 guru honorer itu nasibnya sedang dipertimbangkan. “Ini yang dimaksud nanti saya minta Kepala Disdik koordinasi dengan Sekda (bahas anggaran). Tentu dengan persetujuan DPRD,” kata Heru usai rapat paripurna di Kantor DPRD DKI Ibukota pada Kamis, 25 Juli 2024.
Pertimbangannya menurut Heru harus segera diproses akibat akan lebih tinggi baik jikalau semua guru honorer diangkat pada 2024 ini. Sebelumnya, pembahasan itu telah dilakukan dilaksanakan pada 20 Juli 2024. Heru menyelenggarakan rapat bersatu Dinas Pendidikan untuk memutuskan memberi wadah terhadap 4.127 guru honorer membuka pendaftaran Dapodik pada 2024 ini. Selain itu Pemprov membuka 1.700 kuota KKI.
“Kemarin kan kami lihat anggarannya 1.700 (kuota). Tapi usulan hari ini saya juga berpikir seperti itu (mengangkat semua guru honorer). Tapi mekanisme tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui,” kata Heru.
Sebelumnya, Jhonny memohonkan semua guru honorer harus diangkat KKI oleh sebab itu APBD DKI Ibukota Indonesia sebesar Rupiah 81,7 triliun. Jika guru honorer digaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) maka masih cukup. UMP DKI Ibukota ketika ini sekitar Mata Uang Rupiah 5,06 juta. Pertimbangannya, guru honorer pada waktu ini cuma digaji ada yang dimaksud Mata Uang Rupiah 300 ribu, Mata Uang Rupiah 500 ribu atau berbeda-beda tergantung kebaikan kepala sekolah.
“Kita lihat prosesnya ya, lebih lanjut baik seperti itu,” tuturnya.
Saat ditanya berapakah kisaran penghasilan guru KKI. Heru memohon menanyakan ke Dinas Pendidikan apakah penggajian sesuai UMP.
“Nah itu teknis tanya mirip Dinas Pendidikan sesuai UMP,” tuturnya.
Sebelumnya, Jhonny memohonkan langkah-langkah pengangkatan guru honorer kontrak kerja individu (KKI) nantinya tak usah melalui tes yang digunakan panjang. Sebab, kata Jhonny, dia telah terbukti mengajar bertahun-tahun.
“Enggak usah, ngapain tes. Mereka telah ngajar kok. Berarti kalau mereka diterima mengajar sudah ada punya pengalaman,” kata Jhonny dihubungi melalui telepon pada Selasa malam, 23 Juli 2024.
Dia menyatakan itu merespons tentang rencana Dinas Pendidikan mencari solusi nasib guru honorer yang tersebut terkena kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak sepihak.
Sebelumnya Dinas Pendidikan berencana membuka 1.700 kuota pendaftaran KKI pada Agustus 2024. Padahal jumlah keseluruhan guru honorer pada Ibukota Indonesia pada waktu ini 4.127 orang. Sisanya 2.427 diminta terlibat mendaftar Pegawai otoritas dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 1.900 orang. Mereka akan bersaing dengan guru diseluruh Indonesia. Kemudian sisanya lagi diminta mempersiapkan diri untuk pendaftaran tahun depan.
Jhonny menyatakan rencana itu terlalu ribet, dikarenakan anggaran pendapatan serta belanja wilayah atau APBD 2024 dianggap cukup untuk mengangkat 4.127 guru honorer jikalau penggajiannya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP. Pada 2024 UMP Ibukota pada waktu ini sekitar Simbol Rupiah 5, 06 juta. Alasan Jhonny memohon semua guru honorer diangkat segera dikarenakan akan berlangsung penumpukan dengan lulusan baru nantinya. Padahal guru yang pensiun juga banyak.
“Anggaran kita (Jakarta) cukup sebesar Mata Uang Rupiah 81,7 triliun. Hal ini tinggal bagaimana cara Dinas Pendidikan menyakinkan pimpinannya saja,” ujarnya.
Sejauh ini sepengetahuan Jhonny, APBD DKI Ibukota Indonesia dominan diluangkan untuk sektor keseimbangan lalu pendidikan. Menurut dia, untuk dana-dana hibah mampu dialokasikan untuk menangguhkan dana pengangkatan guru honorer. “Karena kasihan banget guru-guru Ibukota Indonesia ini digaji berdasarkan kebaikan kepala sekolah. Masak ada yang Rupiah 300 ribu, Simbol Rupiah 500 ribu, Mata Uang Rupiah 1 jt atau Simbol Rupiah 1,5 juta,” ujarnya.
Menurut dia, Pemprov DKI Ibukota Indonesia seharusnya berubah jadi teladan yang tersebut baik untuk wilayah lain akibat APBD-nya tertinggi, sehingga harus disertai dengan kesejahteraan guru yang dimaksud terjamin. “Jadi memang sebenarnya kontrak guru honorer dihilangkan,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI
