JAKARTA – DPR menunda Rapat Paripurna pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah menjadi undang-undang (UU), Kamis (22/8/2024). Penundaan itu diambil lantaran kontestan Rapat Paripurna belum mencapai kuorum.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang digunakan bertindak sebagai pimpinan rapat menunda rapat selama 30 menit untuk menanti partisipan rapat. Hal itu seperti yang diatur pada Tata Tertib DPR.
“Saudara saudara para anggota dan juga hadirin yang tersebut kami muliakan, sehubungan dengan belum terpenuhnya persyaratan qouroum Rapat Paripurna pada hari ini, maka sesuai dengan Pasal 281 ayat (3) Tata Tertib DPR RI sebagai berikut,” ujar Dasco pada Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.
“Penundaan membuka rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di jangka waktu paling lama 30 menit, apakah dapat disetujui?” imbuh Dasco.
Merespons itu, para kontestan yang digunakan telah lama tiba menyerukan setuju. Kemudian, Dasco pun secara langsung mengetok palu sidang sebagai persetujuan pemundaan rapat.
“Terima kasih dengan ini rapat kami skors,” tandas Dasco.
Sekadar informasi, DPR menjadwalkan Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU pemilihan gubernur menjadi UU pada hari ini, Kamis (22/8/2024). Langkah itu dilamukan setelab Baleg DPR menyepakati pada tingkat I pembahasan RUU tersebut.
Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi mengungkapkan pihaknya sudah menyurati pimpinan DPR untuk menjadwalkan Rapat Paripurna guna mengesahkan RUU Pilkada.
“Ya, kami tadi telah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini, sebab kemarin berdasarkan kebijakan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan di paripurna terdekat,” kata pria yang akrab disapa Awiek pada waktu ditemui pada Kompleks Parlemen Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
