Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengakhiri 10 tahun masa kepemimpinan. Menjelang masa jabatannya usai, utang pemerintah sudah pernah menembus Mata Uang Rupiah 8,3 kuadriliun. Data terakhir APBN Kementerian Keuangan mencatat, tempat utang pemerintah mencapai Simbol Rupiah 8.335 triliun per April 2024.
Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan bilangan yang disebutkan hanya sekali menghitung utang pada bentuk Surat Berharga Negara (SBN) kemudian pinjaman luar negeri. Belum di antaranya utang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
“Utang-utang lain masih ada, misalnya utang pemerintah untuk bayar pensiun, utang ke BUMN yang dimaksud belum dibayar, kalau dijumlah itu sudah ada 45 persen dari Produk Domestik Bruto (Produk Domestik Bruto),” ujar Faisal Basri ditemui pada Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Hingga Juni 2024, rasio utang pemerintah sudah mencapai 39,13 persen terhadap PDB. Namun apabila menghitung pinjaman lain, Faisal Basri meyakini rasio utang telah dilakukan melampaui bilangan tersebut.
Faisal Basri menyatakan argumen utang untuk pembiayaan infrastruktur juga diperlukan ditelaah. Karena sebagian besar infrastuktur itu justru meningkatkan utang BUMN yang tersebut ditugaskan. Kalau ditambah utang BUMN, itu juga akibat ulah Jokowi,
Utang BUMN yang melambung, menurut Faisal Basri, disebabkan Jokowi yang tersebut menugasi perusahaan negara melebihi dari kapasitasnya. “Kan mulai kelabakan sekarang, Wijaya Karya, macam-macam, itu tak kelihatan di dalam utang pemerintah (yang disebutkan),” ujarnya.
Pengelolaan anggaran, menurut Faisal Basri, juga sembrono. Ia memperlihatkan anggaran subsidi yang tidak ada transparan, oleh sebab itu dana kompensasi dihitung terpisah. Faisal Basri memaparkan dana kompensasi akan muncul dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) kemudian penghitungannya tidak ada teratur.
Data LKPP menunjukkan pembayaran kompensasi tahun sebelumnya. “Akibatnya, Pertamina lalu PLN jadi kesulitan cashflow,” kata dia.
Beban utang menggunung menurut Faisal Basri, juga memberatkan APBN lantaran harus membayar beban bunga utang yang digunakan tinggi. Pembayaran bunga pinjaman telah dilakukan memakai porsi sekitar 20 persen dana APBN pada 2023 serta 2024.
Artikel ini disadur dari Utang Pemerintah Era Jokowi Melambung, Faisal Basri: Itu Belum Termasuk Pinjaman BUMN
