JAKARTA – Menteri Energi juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kedudukan pemerintah Indonesia pada pemanfaatan batubara sebagai sumber energi harus masih sejalan dengan komitmen kebijakan Net Zero Emission (NZE).
Langkah konkrit yang dimaksud akan diambil terkait pemanfaatan batubara di pembangkit listrik meliputi pengurangan secara bertahap kemudian penerapan Clean Coal Technology (CCT) pada pembangkit yang mana masih beroperasi.
“Seiring dengan upaya Indonesia menuju net zero, kami berazam untuk memverifikasi keamanan pasokan energi pada negeri tetap saja terjaga. Batubara akan tetap memperlihatkan memiliki perannya sesuai dengan bauran energi kita. Namun menuju net zero akan didukung oleh kebijakan, investasi, lalu teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ramah lingkungan,” jelas Bahlil pada Acara Coaltrans Asia 2024 di tempat Bali, Hari Senin (9/9/2024).
Terkait dengan kebijakan PLTU, lanjut Bahlil, pemerintah pada waktu ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Penguraian Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.Sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini secara bertahap dengan mempertimbangkan keekonomian dan juga bukan menyebabkan gejolak kekurangan pasokan juga kenaikan tarif listrik.
Sedangkan untuk PLTU yang digunakan beroperasi akan diterapkan teknologi CCT, antara lain dengan mengimplementasikan teknologi supercritical dan juga ultra-supercritical.
Terdapat 7 tujuh PLTU batubara yang sudah pernah beroperasi menggunakan teknologi supercritical serta ultra supercritical dengan total kapasitas 5.455 MW, yaitu PLTU Cirebon (660 MW), PLTU Paiton 3 (815 MW), PLTU Cilacap 3 (660 MW), PLTU Adipala (660 MW), PLTU Banten/LBE 1 (660MW), PLTU Jawa 7 Unit 1 (1.000 MW) juga PLTU Jawa 8 (1.000 MW).
Pemerintah juga merencanakan untuk mengembangkan PLTU batubara dengan menggunakan teknologi boiler ultra-supercritical pada sembilan lokasi dalam Pulau Jawa dengan total kapasitas sebesar 10.130 MW sampai dengan tahun 2028 atau sebesar 37,43 % dari total perencanaan PLTU batubara.
Selain mengupayakan PLTU menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti CCT, Kementerian ESDM menggerakkan pula pelaksanaan cofiring (pencampuran substansi bakar) PLTU batubara dengan biomassa. Apalagi Indonesia memiliki prospek besar di pengembangan sumber energi yang disebutkan lantaran memiliki perkebunan sawit yang dapat diolah menjadi biomassa. Strategi ini terbukti dapat menurunkan emisi yang dimaksud dihasilkan oleh PLTU.
Saat ini hampir 60% atau sekitar 91 GW pembangkit listrik Indonesia berasal dari batubara. Oleh dikarenakan itu, pemerintah menyadari bahwa pengurangan penyelenggaraan batubara sebagai sumber energi utama di dalam Indonesia perlu dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Bahlil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi yang dimaksud adil juga bertahap dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, masyarakat, kemudian lapangan usaha yang mana bergantung pada batubara.
“Hal yang disebutkan termasuk mengembangkan strategi untuk melatih ulang pekerja, mendiversifikasi perekonomian lokal, lalu berinvestasi pada bidang baru yang dapat menggantikan partisipasi ekonomi batubara,” tutupnya.
