JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas di tempat artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan apabila ingin mendirikan ormas setelahnya gagal forward pemilihan kepala daerah 2024 .
Diketahui, pada Hari Jumat (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai urusan politik (parpol). Sinyal itu disampaikan setelahnya dirinya gagal progresif Pemilihan Kepala Daerah 2024 oleh sebab itu tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk mengoleksi semua semangat inovasi yang dimaksud sekarang makin hari makin terasa besar, serta itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka mendirikan ormas atau merancang partai baru, mungkin saja itu jalan yang tersebut akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang tersebut dimaksud organisasi kemasyarakatan yang dimaksud selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang digunakan didirikan kemudian dibentuk oleh warga secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, kemudian tujuan untuk berpartisipasi di konstruksi demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang dimaksud kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan eksekutif Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan menghadapi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang mana selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang mana didirikan kemudian dibentuk oleh rakyat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, lalu tujuan untuk berpartisipasi di penyelenggaraan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur di Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang digunakan berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tak berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tak berbasis anggota.
Selanjutnya, di tempat Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud di Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidaklah berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta establishment yang dimaksud dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD juga ART;
b. acara kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak berhadapan dengan nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan tidaklah sedang di sengketa kepengurusan atau di perkara dalam pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan diadakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam bidang hukum kemudian hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelahnya mengajukan permohonan pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan tambahan lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), juga ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
