Staf Menteri ESDM Tanggapi Usulan DPR untuk Relaksasi Ekspor Bauksit: Amanat UU, Diolah di Negeri
Jakarta – Staf Khusus Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Area Percepatan Tata Kelola Mineral dan juga Batu Bara, Irwandy Arif, membantah tentang rencana relaksasi ekspor bauksit. Menurutnya, hal itu muncul cuma sekadar usulan dari legislatif.
“Nggak pernah dibicarakan,” ujar Irwandy untuk wartawan pada Kompleks Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “UU (Undang-Undang) mengamanatkan untuk diolah di pada negeri.”
Pemerintah resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai 10 Juni 2023. Kebijakan ini dibuat setelahnya pemerintah lebih besar dulu menghentikan keran ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020.
Setahun kemudian, usulan relaksasi ekspor bauksit disuarakan anggota DPR Komisi VII Maman Abdurahman. Maman mengusulkan relaksasi impor produk-produk mineral yang belum dapat mendirikan smelter. Politikus Partai Golkar itu mengklaim usulan yang dimaksud datang dari area pemilihannya pada Kalimantan Barat.
Maman menuturkan, tingginya nilai penanaman modal pengerjaan smelter bauksit tiada sejalan dengan kemampuan para pemilik izin usaha pertambangan (IUP). Walhasil, ketika ini smelter bauksit yang digunakan sudah ada ada di dalam tanah air baru milik PT BAI Bintan Alumina dalam Kepulauan Riau, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery pada Kalimantan Barat, juga PT Bukit Asam Tbk.
“Saya tak sepenuhnya ingin mengupayakan membuka kembali ekspor. Yang saya ingin ungkapkan terhadap pemerintah adalah agar ruang relaksasi itu dibuka secara proporsional,” ujar Maman pada rapat kerja Komisi VII sama-sama Menteri ESDM ke Gedung DPR RI, Senin, 8 Juli 2024. “Semangat untuk memberi efek jerja ke mereka itu yang dimaksud semata-mata memanfaatkan kuota ekspor tanpa kritis memulai pembangunan smelter, harus kekal ada.”
Maman menuturkan, relaksasi ekspor yang disebutkan diperlukan dibuka proporsuonal untuk membuka sektor ekonomi daerah. Ia meminta-minta Kementerian ESDM memproduksi kajian yang mana lebih lanjut objektif. “Saya tiada setuju (ekspor) dibuka secara besar. Cukup dibuka ruang kuota terbatas untuk ekspor semata agar perekonomian pada Kalimantan Barat agak bergerak,” kata Maman.
Artikel ini disadur dari Staf Menteri ESDM Tanggapi Usulan DPR untuk Relaksasi Ekspor Bauksit: Amanat UU, Diolah dalam Negeri
