JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ( DJP Kemenkeu ) mengungkap pendapat perihal dugaan kebocoran 6 jt data Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), termasuk milik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang dimaksud beredar, ketika ini pasukan teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, lalu Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti ketika dihubungi, Kamis (19/9/2024).
Sebagaimana padat di dalam media sosial, dugaan kebocoran 6 jt data NPWP yang dimaksud kemudian diperjualbelikan dalam Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia pada unggahannya lewat X (dulunya Twitter), Rabu (18/9).
Tidak main-main, dari jutaan data yang digunakan bocor itu terdapat milik beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi, hingga Gibran Rakabuming Raka, yang digunakan merupakan putra sulung Jokowi juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
“Sebanyak 6 jt data NPWP diperjualbelikan dengan tarif sekitar 150 jt rupiah. Fakta yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email lalu lain-lain. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di tempat sampel yang diberikan oleh pelaku,” jelas Teguh pada ungahannya tersebut.
Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di tempat Breac Wadah tersebut. Dalam tangkapan layar itu, unggahan tampak dibuat oleh akun bernama Bjorka pada September 2024.
