JAKARTA – Satuan Tindakan Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dituntut bekerja lebih banyak fokus kemudian tepat sasaran guna memulihkan uang negara dari para obligor nakal.
Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho meminta-minta Satgas BLBI terus menjaga komitmennya di melakukan penanganan juga penyelesaian perkara skandal BLBI secara efektif dan juga efisien agar pengembalian uang negara benar-benar optimal.
“Saya kira, itu adalah uang rakyat. Saat ini rakyat sedang susah. Jadi, kejar terus uang rakyat yang dimakan oleh para obligor itu. Tidak boleh utang tak dibayar. Harus dibayar segera,” ujarnya, Hari Senin (2/9/2024).
Belakangan ini, perkara BLBI Kembali mencuat. Hal itu menyusul Satgas BLBI yang dimaksud hendak menyita aset pemegang saham Bank Centris.
Hardjuno yang tersebut juga kandidat doktor bidang Hukum lalu Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) mengatakan, perkara Bank Centris ini seharusnya menjadi substansi evaluasi yang penting bagi Satgas BLBI. Apalagi, Satgas BLBI memiliki tanggung jawab besar di menindaklanjuti obligor-obligor yang dimaksud jelas-jelas terbukti mengemplang dana BLBI.
Namun, apabila Satgas BLBI menyasar pihak yang digunakan tidaklah ada kaitannya dengan BLBI, seperti yang digunakan terjadi pada Bank Centris, maka ini adalah sebuah kesalahan penting yang digunakan dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut.
“Satgas BLBI harus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang sah kemudian kuat, tidak berdasarkan asumsi atau dokumen yang dimaksud meragukan. Jika tidak ada ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya, Pak Andre, menerima dana BLBI atau menjadi obligor, maka penyitaan aset tanpa dasar hukum yang jelas ini harus dihentikan,” ujar Hardjuno yang dimaksud juga ex Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI ini.
Hardjuno menekankan di menjalankan tugasnya, Satgas BLBI tiada boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, apalagi terhadap mereka yang digunakan bukan terlibat di perkara BLBI.
