DKI Jakarta – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali bermetamorfosis menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang dimaksud dilakukan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih besar fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan kondisi ke lapangan agar bukan menghambat daya saing sektor nasional ke berada dalam persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di dalam hadapan para pelaku usaha lalu pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menyokong peningkatan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, serta langkah-langkah produksi dari di negeri yang dimaksud digunakan pada sebuah hasil atau jasa. Semakin membesar nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang mana terlibat pada pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha di negeri agar lebih besar kuat lalu kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang digunakan harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan berbagai manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih besar sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemanfaatan komoditas di negeri bukanlah belaka tentang kepentingan ekonomi, tapi juga masalah memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang mana disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata tentang bilangan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan hanya sekali mengupayakan bidang untuk memenuhi target bilangan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi habitat bidang lokal agar bertambah kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
