JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk mampu mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan di acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang digunakan dijalankan di dalam Kompleks Parlemen Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang disebutkan akan terdiri dari penerimaan perpajakan dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap saja menjaga iklim penanaman modal lalu kelestarian lingkungan dan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di area Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak lalu peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola serta administrasi perpajakan, juga pemberian insentif perpajakan yang terarah lalu terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus diadakan melalui penyelenggaraan teknologi untuk perencanaan lalu pelaporan, penguatan tata kelola lalu pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara serta sumber daya alam, juga menggerakkan perubahan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Pendapatan Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang dimaksud akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan aman dan juga dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, otoritas terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, menggalakkan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI), lalu Special Mission Vehicle (SMV), juga peningkatan akses pembiayaan bagi rakyat berpenghasilan rendah, UMKM, serta Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%. Rasio gini di kisaran 0,379–0,382. Angka Modal Orang (IMM) pada level 0,56. Kuantitas Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di area kisaran 115–120. Kuantitas Tukar Nelayan (NTN) dijaga di area kisaran 105–108,” imbuhnya.
