otoritas Diminta Perkuat Kemandirian dan juga Ketahanan Pangan

JAKARTA – otoritas Indonesia diminta meningkatkan kekuatan ketahanan pangan . Sebab 70% konflik juga konflik antarnegara yang digunakan terjadi di tempat dunia ketika ini bersumber dari isu energi lalu pangan.
Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo ketika diskusi terkait “Pembangunan Bagian Pertanian Indonesia” yang digunakan diselenggarakan sama-sama dengan Pertemuan Rektor Indonesia, Akademi Bidang Studi Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Keilmuan Politik Indonesia, FKPPI, kemudian HIPMI, kemarin.
”Kita semua tentu menyadari pangan sebagai keinginan dasar manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, kemudian keamanan nasional,” ujarnya, Hari Sabtu (14/9/2024).
Menurut Pontjo, ketahanan pangan telah seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang mana harus terus diperjuangkan. Terlebih sebab Rencana Sustainable Development Goals (SDGs) yang dimaksud merupakan komitmen global kemudian Indonesia menetapkan salah satu tujuannya pada 2030 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan kemudian nutrisi yang tersebut lebih tinggi baik juga mengupayakan pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Desember 2022, kata Pontjo, ketahanan pangan Indonesia mendapatkan skor 60,2 yang mana berada pada sikap 63 dari 113 negara. ”Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan,” ucapnya.
Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini menyebut, konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif pada mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara yang dimaksud memiliki kontrol yang besar terhadap pasokan pangannya juga tidaklah tergantung pada lingkungan ekonomi internasional.
“Potensi sektor pertanian yang besar, Indonesia berpeluang untuk swasembada pangan. Sayangnya, prospek besar ini belum diberdayakan secara optimal. Pembangunan sektor pertanian Indonesia hingga pada waktu ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang mana maksimal jikalau dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, serta kontribusinya pada pendapatan nasional,” paparnya.
Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi pertanian di area Indonesia tidaklah sejumlah berubah selama 10 tahun terakhir, serta masih menghadapi berbagai hambatan kemudian tantangan, antara lain, masih didominasi tenaga kerja tua, minim menggunakan teknologi, penyusutan lahan pertanian, kehancuran lingkungan lalu inovasi iklim. Termasuk akses petani terhadap permodalan, terkait keterpaduan antar sektor atau koordinasi dan juga sinergi antarsektor.
”Menghadapi berbagai kesulitan tersebut, maka penerapan sains kemudian teknologi yang dimaksud paling produktif tetapi ramah lingkungan di perkembangan sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan,” katanya.
Penerapan sains serta teknologi pertanian memungkinkan para petani meningkatkan efisiensi produksi, mengempiskan beban kerja manual, juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, teknologi informasi dan juga komunikasi juga memainkan peran penting di menghubungkan petani dengan informasi bursa juga memfasilitasi akses ke wadah belanja online, yang mana berkontribusi pada peningkatan pemasaran kemudian perdagangan hasil pertanian.
”Meskipun ada komitmen pemerintah untuk penerapan teknologi pertanian, namun mekanisasi kemudian adopsi teknologi masih cukup rendah, dengan 87,59% rumah tangga petani masih memilih untuk menggunakan metode konvensional di bertani,” ujarnya.





