Ibukota – Kementerian Wisata bersatu kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli dalam tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan memproduksi seperti pokja dengan dengan Kemendagri," kata Deputi Lingkup Industri dan juga Penanaman Modal Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Rizki Handayani Mustafa pada acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih berjalan di dalam tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian sudah ada menciptakan nota kesepahaman kerja identik dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli dalam tempat wisata.
Guna menggalang penerapan kerja sejenis tersebut, menurut dia, Dinas Peluang Usaha Pariwisata perlu memproduksi kesepakatan sejenis dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang mana tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang tersebut punya, lalu Kementerian Keuangan tentunya, ini yang mana berubah menjadi PR kami," katanya.
"Kami ingin mungkin saja bisa jadi tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang sebenarnya dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki menyatakan bahwa asosiasi pelaku perniagaan pariwisata seperti Perhimpunan Hotel lalu Warung Makan Indonesia (PHRI) kemudian Gabungan Industri Wisata Negara Indonesia (GIPI) juga diperlukan melibatkan di upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum serta pelaksanaan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk pungli di dalam tempat wisata di upaya mengatasi pungli ke area wisata.
Deputi Penguraian Destinasi kemudian Infrastruktur Kementerian Wisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan perniagaan pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum lalu penyuluhan terhadap rakyat pada upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Salah satu yang tersebut konkret adalah kita memverifikasi dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja sejenis yang dimaksud telah ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
