JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru dalam bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang tersebut selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga dan juga pelaku usaha di area Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Skor impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang identik senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh sebab itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang digunakan produksi kemudian cadangannya masih sangat besar pada Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang tersebut baru nanti teristimewa pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang pada beberapa tahun mendatang juga juga pada upaya mengempiskan subsidi yang tersebut relatif besar,” kata dia, di area Jakarta, Mulai Pekan (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih jarak jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin mempunyai peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di tempat Indonesia ketika ini.
“Indonesia menjadi negara yang masuk ke di salah satu negara yang mana mempunyai cadangan gas yang dimaksud besar pada dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang dimaksud harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, sanggup membuka kesempatan pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar pada subsidi di area APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi bukan semata-mata sanggup dijalankan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga mengupayakan perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di tempat luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang mana dilaksanakan oleh PLN tentu bisa saja menjaga daya saing nilai tukar dari gas nasional kemudian pada ketika yang mana sebanding memperkecil pemakaian batubara yang digunakan dinilai relatif tidak ada ramah lingkungan.
