Menko Airlangga: Gencarkan Orkestrasi Inisiatif Inklusi Keuangan Menuju Target 98 Persen di tempat 2045

JAKARTA – Derajat inklusi keuangan nasional pada satu puluh tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan dan juga ditargetkan akan mencapai 90 persen pada akhir 2024. Sebagai bentuk sinergi kemudian kolaborasi seluruh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dan juga untuk mengakselerasi peningkatan literasi serta inklusi keuangan masyarakat, pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Aksi Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), sekaligus untuk mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98 persen di area 2045.

Dalam acaraPencanangan Inisiatif Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) pada Jakarta, Kamis (22/8/2024), Menteri Koordinator Sektor Perekonomian sekaligus Ketua Harian DNKI, Airlangga Hartarto menuturkan bahwa peningkatan inklusi keuangan nasional terjadi lantaran kerja serupa anggota DNKI hingga mitra pengerjaan pemerintah.

“Capaian yang dimaksud baik ini merupakan hasil kerja keras lalu kerja identik dari seluruh anggota DNKI, pelaku perniagaan sektor keuangan, sektor swasta, mitra penyelenggaraan pemerintah, juga seluruh pemangku kepentingan pada orkestrasi yang digunakan harmonis pada bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” katanya.

^{(Foto: dok Kemenko Perekonomian)}

Di bawah DNKI, berbagai inisiatif peningkatan inklusi keuangan sudah dijalankan, yakni selama 2023 sudah pernah diadakan edukasi keuangan yang digunakan menjangkau lebih lanjut dari 10 jt peserta. Untuk inisiatif Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga telah dijalankan juga secara kumulatif sejak 2015 telah terjadi berhasil membuka sekitar 58 jt akun atau 86 persen dari total pelajar di area Indonesia.

Selain itu, inisiatif pemberdayaan aset bukan berwujud juga sudah berbagai membantu rakyat juga pelaku Usaha Mikro lalu Kecil (UMK) pada mengakses layanan keuangan formal. Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah ada mencapai lebih tinggi dari 45 jt pengguna dan juga uang elektronik juga sudah digunakan oleh sekitar 156,4 jt pengguna.

“Pengembangan layanan keuangan digital serta fintech ketika ini telah terjadi mengupayakan perluasan akses pada layanan keuangan formal ke warga yang dimaksud secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, sebab alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya,” ujar Menko Airlangga.

Berbagai kegiatan bantuan pemerintah yang tersebut disalurkan secara non tunai atau e-wallet juga sudah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Hal ini ditunjukkan diantaranya melalui Proyek Keluarga Harapan (PKH) yang mana disalurkan untuk 9,16 jt KPM, Prakerja yangtelah diterima oleh lebih tinggi dari 18 jt penerima manfaat, juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersebut telah dilakukan menjangkau lebih besar dari 43 jt debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp449 triliun.

Lalu, Kartu Tani yang tersebut telah lama disalurkan untuk 10,69 jt petani, dan juga KIP Kuliah yang telah lama disalurkan terhadap 666,7 ribu mahasiswa. Selain itu, BOS Non Tunai juga Rencana Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah juga telah lama terbukti membantu inklusi keuangan bagi penduduk berpenghasilan rendah.

“Tahun depan surveinya dapat dilaksanakan keseluruhan, jadi semua item yang mana disurvei tidak cuma yang digunakan di area bawah OJK saja, tapi juga acara pemerintahan lainnya. Program-program yang dimaksud yang tersebut kita dorong sebagai jasa keuangan melalui berbagai servis, lalu tiap tahun ada angkanya yang besar,” tutur Menko Airlangga.

Perlindungan konsumen juga dukungan kebijakan lalu regulasi juga terus diperkuat untuk memverifikasi penduduk dapat menikmati layanan keuangan berkualitas. Di sisi lain, terdapat tantangan yang masih harus diselesaikan diantaranya yakni kesenjangan antara tingkat literasi lalu inklusi keuangan.

Pada kesempatan ini juga diadakan penyerahan simbolis inisiatif inklusi keuangan, yakni KEJAR, Simpanan Mahasiswa dan juga Pemuda (SIMUDA), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan juga Kredit/Pembiayaan Industri Fokus Pertanian/Peternakan (K/PSP), terhadap penerima dari kalangan pelajar, mahasiswa, lalu pelaku UMK, lalu juga penyerahan beberapa penghargaan terkait literasi dan juga inklusi keuangan terhadap perbankan juga kabupaten/kota terbaik.

Turut hadir pada acara ini, yaitu Anggota DPR RI Indah Kurniawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Anggota Dewan Komisioner OJK yakni Mirza Adityaswara, Inarno Djajadi, Agusman, lalu Friderica Widyasari, Deputi Sektor Kerjasama Kondisi Keuangan Makro dan juga Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, juga Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.