JAKARTA – pemerintahan akan segera menghapus Pertalite serta Pertamax dari peredaran mulai akhir tahun 2027 atau tahun 2028 mendatang. Deputi Sektor Kerjasama Infrastruktur lalu Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakaan jenis BBM yang dimaksud akan diganti dengan jenis BBM yang dimaksud punya sulfur lebih banyak rendah ketimbang pertalite atau pertamax.
“Ini tentu membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, akan diadakan secara area per daerah, serta rencananya fully dilaksanakan secara nasional akhir 2027 atau 2028 yang mana pertama,” kata beliau pada jumpa pers di tempat Jakarta, Kamis di malam hari (12/9/2024).
Baca Juga: Mengenal Pertamax Green, Jenis BBM Baru Pengganti Pertalite yang Mulai Dibatasi
Lebih lanjut, Kaimudin menyatakan penyediaan BBM rendah sulfur itu untuk menyesuaikan dengan mesin standar euro 4 dan juga 5 yang ketika ini dipasang oleh pabrikan kendaraan bermotor. Harapannya pengaplikasian BBM rendah sulfur itu dengan standar mesin euro 4 bisa saja menurunkan emisi gas buang yang digunakan lebih besar bersih.
“Kita ingin penyediaan BBM berkualitas, BBM itu yang mana disediakan adalah BBM yang mana rendah sulfur atau comply dengan mesin euro 4,” sambungnya.
Meski demikian, Kaimudin meyakinkan BBM baru rendah sulfur yang dimaksud akan miliki tarif jual yang tersebut sebanding seperti jenis pertalite dan juga pertamax pada waktu ini, walaupun ada penambahan biaya produksi untuk menghasilkan kembali item baru tersebut.
Penambahan biaya itulah yang dimaksud nantinya akan ditanggung pemerintah yang diberikan untuk PT Pertamina terdiri dari modal kerja. Sehingga beban biaya tambahan dari proses produksi mampu ditambal pemerintah dan juga tak berpengaruh terhadap biaya jual ke konsumen.
“Kita tidak ada ada naikan nilai tukar BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang dimaksud nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang tersebut membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Baca Juga: Luhut Klaim 94% Pembeli BBM Subsidi Pertalite dan juga Solar Orang Kaya
Pada kesempatan berbeda, SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengungkapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur ini diperlukan tambahan penanaman modal sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Penanaman Modal ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi di dalam kilang.
“Melalui pembangunan ekonomi Pertamina pada RDMP Balikpapan, kami telah pembangunan ekonomi sekitar USD5 miliar, itu akan bisa saja produksi BBM kualitas EURO 5. Tapi memang benar untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan, ada sekitar hampir USD2 miliar,” tambahnya.
Sehingga ketika ini, dikatakan Wisnu, PT Pertamina masih mengawaitu regulasi dari otoritas terkait penyaluran atau perdagangan unsur bakar rendah sulfur tersebut.
“Untuk itu kami sedang menanti otoritas untuk adanya revisi Perpres terkait penyaluran BBM oleh sebab itu kami sebagai BUMN kami harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya pada who’s gonna pay the bill,” pungkasnya.
