Jakarta – Menteri Wisata lalu Kondisi Keuangan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengemukakan institusinya memilih tak berbagai bicara persoalan rencana pengenaan cukai tiket konser. Dia menyampaikan kementeriannya tambahan fokus untuk mendatangkan wisatawan luar negeri ke Indonesia.
“Kita tidak ada tanggapi dulu. Kita fokus pada isu yang digunakan sudah ada ada pada depan mata,” kata Sandiaga pada waktu ditemui dalam kantornya pada Senin, 29 Juli 2024.
Meski demikian, Sandiaga mengutarakan isu ini tak dicurigai serta bisa saja mendatangkan polemik. Dia akan menanti kalau rencana ini diterapkan berapa besar cukai yang tersebut akan dikenai untuk tiket konser.
“Saya rasa kita jangan terlalu ber-suudzon. Kita lihat berapa sih yang dimaksud ditarget dari Bea Cukai untuk tiket ini,” kata dia.
Selain itu, Sandi mengungkapkan Indonesi memang sebenarnya butuh prospek pendapatan yang digunakan luas. Namun, ia mempertanyakan kalau tiket konser ini yang justru akan dikenai cukai.
Dia mengusulkan rencana ini sebaiknya dikaji lenih mendalam. “Memang benar Indonesi itu harus uang fiskal yang mana lebih lanjut luas, tapi apakah ini yang tepat? Apakah nggak produk-produk lain? Itu yang dimaksud mestinya kita masuk ke di sebuah diskusi yang dimaksud lebih tinggi teknologis, lebih besar mendalam, sehingga jangan sampai justru merugikan,” kata dia.
Direktur Komunikasi juga Bimbingan User Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto sebelumnya mengomentari rencana ekstensifikasi atau penambahan objek cukai baru. Sebelumnya padat diberitakan rumah, tiket konser, makanan cepat saji, tisu, smartphone, MSG hingga detergen akan kena cukai.
Nirwala mengungkapkan kebijakan ekstensifikasi yang disebutkan masih berbentuk usulan dari beragam pihak. “Belum masuk kajian, juga juga pada rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” kata beliau pada pernyataan resmi, Rabu 24 Juli 2024.
Pada dasarnya, ia menerangkan, kriteria barang yang mana dikenakan cukai ialah barang yang mana mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya diperlukan dikendalikan. Peredaran barang yang disebutkan wajib diawasi lalu pemakaiannya dapat mengakibatkan dampak negatif bagi penduduk atau lingkungan hidup. Selain itu pengenaan cukai juga direalisasikan pada barang yang tersebut pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan juga keseimbangan.
Ia menegaskan, hingga pada waktu ini barang yang dimaksud dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mana mengandung etil alkohol, juga hasil tembakau. Terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, menurut dia, bukan dapat dengan cepat ditetapkan.
Musababnya, perlu pembahasan panjang serta melalui berbagai tahap, di antaranya mendengarkan aspirasi masyarakat. “Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan di RAPBN dengan DPR, serta penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” kata dia.
Pemerintah juga sangat hati-hati di menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis pada kemasan (MBDK) lalu plastik, yang mana penerimaannya telah dicantumkan di APBN, belum diimplementasikan.
“Karena, pemerintah sangat prudent juga betul-betul mempertimbangkan beragam aspek, seperti keadaan dunia usaha masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, juga lainnya,” kata Nirwala.
ADIL AL HASAN | ILONA ESTERINA
Artikel ini disadur dari Tiket Konser Akan Dikenai Cukai, Sandiaga Uno: Nggak Produk Lain?
